“Walhasil, utang melompat Rp1.250 triliun, tetapi realisasinya Rp1.500 triliun. Inilah keputusan utang terbesar yang diputuskan di ruangan Banggar DPR ini. Ini keputusan yang belebihan dan salah. Di mana, dampaknya akan terus terjadi sampai beberapa dekade mendatang,” ungkap Prof Didik.
Pada 2008, kata Prof Didik, terjadi krisis ekonomi besar. Hampir separuh pasar modal dunia babk belur. Namun, pemerintah Indonesia saat itu, tidak serta merta membuat aturan yang membuat utang jor-joran alias serampangan. Untuk memperkuat anggaran dari defisit, pemerintah memanfaatkan dana Rp250 triliun yang belum digunakan pusat dan daerah.
Anehnya, pemerintahan Jokowi tidak meniru langkah tim ekonomi di 2008. Bisa jadi, karena politisi adalah budget maximizer dan tidak ada kontrol check and balances.
Pada saat krisis, kegiatan pemerintah berhenti, kunjungan kerja DPR tidak akan ada, dan banyak lagi anggaran yang bisa digeser ke kesehatan.
, sementara pertumbuhan){kind=link}