Oleh: Firdaus Baderi, Pemimpin Redaksi Koran Neraca
KNews.id- Di tengah bencana pandemi Covid-19 yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, pariwisata di dalam negeri menjadi salah satu sektor terdampak paling berat ketimbang pertumbuhan sektoral lainnya. Tidak salah jika beban pemerintah untuk terus mendorong naik level daya saing pariwisata Indonesia menjadi lebih berat.
Sebelum terjadinya pandemi, hasil penilaian Travel and Tourism Competitiveness Report tahun 2017 oleh World Economic Forum (WEF) menyebutkan bahwa dalam lingkup di ASEAN saja, posisi daya saing pariwisata Indonesia hanya menempati peringkat ke-4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Indonesia memiliki keunggulan utama di dalam aspek sumber daya alam, budaya dan bisnis pariwisata, prioritas perjalanan dan pariwisata, daya saing harga serta keterbukaan internasional.
Sayangnya, di beberapa komponen, posisi daya saing Indonesia sangat buruk akibat faktor ketahanan lingkungan, kesehatan dan kebersihan, keamanan dan keselamatan dan layanan infrastruktur pariwisata.
Hasil perhitungan kemudian menunjukkan kebutuhan penyediaan infrastruktur di lokasi wisata super prioritas. Untuk pengembangan wisata di Labuan Bajo, total kebutuhan mencapai Rp6,3 triliun dengan fokus utama finalisasi pembangunan hotel, marina, area komersial dan pelabuhan kapal feri.
Pembangunan wisata di Danau Toba mencapai Rp2,2 triliun untuk penyelesaian The Kaldera-Toba Nomadic Escape di zona otoritas Kabupaten Toba Samosir sekaligus ground breaking glamping di lokasi yang sama. Untuk destinasi Borobudur, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun khusus untuk pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo. Sedangkan kebutuhan anggaran wisata di Likupang, Sulawesi Utara, belum dapat ditentukan karena sedang diupayakan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
Besarnya total kebutuhan anggaran tersebut memang bukan hal yang sepele. Ketika solusi yang ditawarkan masih saja bersifat parsial dan ego-sektoral, tentu akan sangat memberatkan APBN. Tidak salah jika koordinasi dan kerjasama selain menjadi kata kunci dan tidak hanya slogan semata melainkan wajib betul-betul diimplementasikan di lapangan sehingga cita-cita mulai menjadikan pariwisata sebagai leading sector dapat diwujudkan secara nyata sekaligus memberikan banyak manfaat dan keberkahan buat seluruh masyarakat.
Hanya pertanyaannya, mungkinkah proyek pembangunan infrastruktur wisata dapat segera mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia pada 2021?. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno menegaskan, pembangunan dan pengembangan lima Destinasi Super Prioritas (DSP) tetap akan menjadi target utama program di periode tahun 2021.
Untuk mengimplementasikan hal tersebut, wajib ditingkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait guna memastikan penyiapan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan.
Keterkaitan dengan Kementerian PUPR terkait infrastruktur misalnya atau Kementerian Perhubungan terkait kesiapan bandara maupun interkoneksi ke destinasi tujuan wisata harus terus disinergikan dengan penyusunan mekanisme kerja bersama yang jelas dan terarah. Hal yang sama juga dikerjakan dengan Kementerian ESDM untuk dukungan jaringan listrik serta yang tidak kalah penting adalah kesiapan sumber daya manusia dimana nantinya Kemenparekraf harus berkolaborasi dengan Kemendikbud Meski layak difokuskan, titik utama tidak sebatas aspek infrastruktur semata melainkan juga meliputi kesiapan produk ekonomi kreatif seperti kuliner, fesyen, dan lainnya.
Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo sebagai upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus penciptaan lapangan kerja. Namun, bencana pandemi juga memberikan pelajaran berharga untuk mendorong berjalannya pariwisata berkelanjutan hingga bagaimana mengelola sampah menjadi sumber energi. Itu menjadi taruhan besar bagi pemerintah agar defisit APBN tak membengkak lagi. (AHM)
