KNews.id- Hilangnya patung diorama Soeharto, Sarwo Edhie, AH Nasution dalam rapat pemberantasan PKI di Museum Kostrad dikhawatirkan ada pencabutan TAP MPRS No XXV Tahun 1966 tentang pelarangan PKI.
“Jangan sampai setelah hilangnya patung diorama Soeharto, Sarwo Edhi dan AH Nasution di Museum Kostrad untuk mengenang pengkhianatan G30S/ PKI, akhirnya merembet mencabut Tap MPRS No XXV Tahun 1966 tentang pelarangan PKI,” kata aktivis Mujahid 212 Damai Hari Lubis kepada suaranasional.com, Senen (27/9).
Damai juga khawatir, ada pencabutan Pasal 107 KUHP tentang larangan terhadap PKI dan ajarannya. Selain itu, ia mengatakan, berdasarkan Tap MPRS No XXV Tahun 1966 bisa mewajibkan stasiun televisi menayangkan Film G30S/PKI.
“Bagi yang melarang penayangan film tersebut bisa terancam pidana,” jelas Damai.
Kostrad mengklarifikasi adanya pemberitaan mengenai hilangnya diorama Penumpasan G30S PKI di Museum Kostrad yang belakangan ramai menyusul pernyataan dari Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
“Bahwa tidak benar Kostrad mempunyai ide untuk membongkar patung Pak Harto, Pak Sarwo Edhie, dan Pak Nasution yang ada dalam ruang kerja Pak Harto di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad,” demikian Kapen Kostrad, Kolonel Inf Haryantana, melalui rilis tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (27/9).
Dalam rilis itu juga disebutkan bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, Panglima Kostrad ke-34 Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution didampingi Kaskostrad dan Irkostrad bersilaturahmi kepada Pangkostrad yang bertujuan meminta untuk pembongkaran patung-patung tersebut.
“Bahwa pembongkaran patung-patung tersebut atas keinginan dan ide Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution, karena pada saat menjabat Pangkostrad periode 9 Agustus 2011 sampai dengan 13 Maret 2012 beliau yang membuat ide untuk pembuatan patung-patung tersebut,” demikian rilis itu.
“Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution meminta untuk patung-patung yang telah dibuatnya untuk dibongkar demi ketenangan lahir dan batin, sehingga pihak Kostrad mempersilahkan.” (Ade/SN)
