“Tetapi kalau benar-benar jadi pertemuan, bukan hanya di antara negara-negara G20, tetapi ada di pojok-pojok pertemuan pertemuan bilateral antarpemimpin yang lebih konkret, untuk sekali lagi menemukan solusi untuk yang lebih baik untuk semua,” lanjut dia. [3]
Sherry Arnstein menjelaskan dalam teorinya “Ladder of Citizen Participation” (1969) bahwa partisipasi warga negara adalah salah satu model yang paling banyak dirujuk dan berpengaruh di bidang partisipasi publik yang demokratis. Bagi para pemimpin lokal, penyelenggara, dan fasilitator yang ingin memahami teori-teori dasar keterlibatan dan partisipasi publik, dan cara lembaga dan pejabat publik yang diberdayakan menolak kekuasaan warga negara.
Arnstein dalam teorinya membuat delapan anak tangga partisipasi masyarakat yaitu; 1). Manipulasi (pemerintah dapat mengatakan semua demi rakyat, untuk kebaikan rakyat, namun tidak melibatkan rakyat pemilik kepentingan yang dimaksud. 2). Terapi, 3). Menginformasikan, 4).Konsultasi, 5).Penempatan, 6). Kemitraan, 7). Kekuasaan yang Didelegasikan, 8). Kontrol Warga.[4]
Prof. Mickey Lauria Ph.D dan Prof. Carissa Schively Sloterback dalam Learning From Arnstein’s Ladders: From Citizen Participation to Public Engagement” mencontohkan bagaimana masyarakat Aceh cepat keluar dan sembuh dari traumatik berat akibat dampak bencana tsunami di era pemerintah SBY, hal tersebut dikarenakan masyarakat dilibatkan dalam pembahasan program yang akan dilakukan pemerintah, masyarakat dilibatkan dan turut serta untuk mengatur apa yang diinginkan dan dibutuhkan, masyarakat ikut serta dalam mengelola program yang dibuat. Masyarakat terlibat dalam setiap program dari yang hal kecil hingga terbesar.[5]
