Oleh ; Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212.
KNews.id – Jokowi/ Jkw mengejar target suksesi kepemimpinan nasional pengganti obsesi dirinya ” Jokowi 3 Periode dan ego melahirkan kebangsawanan yang bukan miliknya namun publik melihat Jkw seperti ingin melahirkan politik dinasti, yang bukan darahnya, justru darah Jkw tidak jelas, tidak karuan asal serta golongannya ” semua including terakumulasi di sisa – sisa hitungan bulan durasi kursi kekuasaannya, lalu menjelma menjadi bentuk ketakutan, karena Jkw punya segudang dusta janji politik dan politik kriminalisasi serta obstruksi serta pembiaran dengan melindungi para tokoh politik yang terpapar korupsi dan memerasnya sebagai alat peluru tajam politik “. Kemudian ketakutannya memuncak dan menggumpal plus power syndrome lalu menjelma menjadi momok atau hantu yang didepan mata, berupa kasualitas tanggung jawab hukum dan moral pasca lengser dari jabatan Presiden RI ” .
Maka publik membaca geliat daripada gejala – gejala dari pola politik cawe – cawe yang Ia lakukan, agar anaknya Gibran RR ” menang dalam kontes pemilu pilpres – pilwapres di 2024, sehingga dirinya dan keluarga serta kroni ” selamat “. Sampai – sampai walikota, bupati, gubernur dan Para menteri, tidak perlu cuti.
Maka langkah diskresi Jkw ini, diakhir karier semakin konsisten dan masiv melulu inkonstituisonal, menghadapi khususnya pemilu pilpres 2024.
Dirinya konsisten menggunakan metode kebijakan politik ala suka – suka namun akan jauh lebih ekstrim ( brutal politics ), karena alasan tadi, bayangan hantu atas kesalahan dan tipu dayanya yang ber- lemari – lemari alias segudang, yang implementasinya dengan berbagai pola protektif dan obstruktif serta mendistrosi nilai nilai hukum, melalui diskresi poltik segala cara ( mascevialisme ) yang menguntungkan kroninya Prabowo Subianto, yang sengaja Ia gandengkan dengan anaknya Gibran RR. Melalui legitimasi politik yudisial dari sosok Anwar Usman, diawali dengan pernikahan adiknya Idawati dengan Anwar Usman, lalu Ia perpanjang masa jabatan Anwar Usman melalui nepotisme, walau berakhir di MKMK melalui Jimly Asshiddieqi yang ” juga kroninya “, namun hasilnya buntu, publik utamanya masyarakat hukum, letoi, tiada berkemampuan dan badan legislatif lesu darah lemah mirip manusia tak bertulang, sehingga tiada hasrat suport politik sesuai tupoksi ( fungsional ) mereka, demi berupaya mencegah Gibran RR yang menurut sistim hukum status cawapres -nya vide ayat 7 pasal 17 UU. RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa ” putusan Anwar Usman ” wajib harus diulang kembali dengan susunan majelis hakim MK yang berbeda, atau kah semua sudah terkondisikan oleh Jkw ?
Fenomena praktik diskursus politik dan kekuasaan Jkw. realitas, tidak dapat dipungkiri, Jokowi ada diatas hukum dan mengendalikan semua kekuasaan di negeri ini. Sungguh Jkw musuh yang amat membahayakan bagi seluruh kehidupan bangsa dan negara ini, walau ijasah S.1 nya ditengarai banyak publik dan notoire feiten adalah palsu, serta ijasah SD. SMP dan SMA misterius, hal misteri ini tidak apriori, terungkap melalui data emperik ( proses peradilan pidana ) di Surakarta.
Manufer politik Jkw bertujuan semata – mata untuk kepentingan dan keselamatan Jkw dan keluarga beserta kroni sendiri, namun didukung para kroni, diantaranya kelompok oligarki.
Gaya diskursus politik ala suka – suka pola Jkw selaku kepala negara, melahirkan kewajiban cuti bagi menteri maupun pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk berkampanye, namun ambiguitas, oleh sebab Gibran RR Bin Joko Widodo / Jkw, selaku walikota Surakarta, Jawa Tengah, sudah Ia pastikan bakal calon Cawapres di 2024 melalui palu ditangan semendanya Anwar Usman ( adik ipar ), eks Ketua MK, sesuai bunyi putusan Mahkamah Konstitusi 68/PUU-XX/2022 , lalu kini serta merta, Jkw tindaklanjuti dengan menerbitkan PP. No 53/2023 yang membolehkan menteri, gubernur, dan wali kota atau bupati, yang tidak perlu mundur ketika para pejabat dimaksud mencalonkan diri sebagai calon presiden dan atau calon wakil presiden.
Maka ketentuan PP. No.53 Tahun 2024 menjadi bukti, bahwa kebijakan Jkw merupakan nepotisme, perilaku yang melanggar konstitusi dan dirinya lakukan secara bebas dan porno ( telanjang ). Sehingga menjadi sebuah fakta hukum, bahwa Jkw sengaja transparansi dan transaksional politik melahirkan sistim hukum yang ambigu serta dualisme, lalu akibatnya mereka para Kepala Daerah diseluruh tanah air, dapat melakukan kampanye apabila para kepala daerah, adalah sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang memiliki status sebagai anggota partai politik, atau anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Publik masih dapat mengenang dulu pada tahun 2019, Sandiaga Salahudin uno jelang pemilu 2019. Karena akibat hukum, dirinya menjadi Cawapres Prabowo, Sandi Uno mundur dari jabatan Wagub DKI.
Sandi tentunya enggan protes, pastinya takut kepada Jkw, Sandi Uno mati kutu, Sandi sudah tepat dijantung rezim revolusi mental, selebihnya hedon, maka bakal tercapampakan oleh hak absolutisme prerogatif Jkw selaku presiden. Maka Sandi nekad mengenyampingkan Megawati terhadap eksistensi PPP. Partai dimana Sandi sebagai petinggi partai berlogo ka’bah, yang ” pagi – pagi ” sudah berikrar keberpihakan kepada Ganjar Pranowo.
Mayoritas publik tidak heran faktor attitude daripada gaya leadership Jokowi selaku Presden RI.berimpilikasi terhadap perilaku para pejabat publik dan penyelenggara negara, signal-nya melulu menunjukan penyimpangan moral ( morality error ) karena terkontaminasi karakter Jkw, sang penguasa tertinggi republik ini yang nyata – nyata mini kwalitas adab atau moral hazard, pola perilaku yang membahayakan ibu pertiwi dan pastinya akan membeban sejarah bangsa ini kedepan, dari segala sisi kehidupan, baik sisi ekonomi, politik, hukum serta adab dan budaya. (Zs/NRS)
