KNews.id – Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan pihak Istana angkat bicara soal rencana Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal memanggil empat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, mengatakan untuk mengikuti saja proses persidangan yang sedang berjalan.
“Dijalani aja prosesnya ya,” ucap Gibran yang juga Wali Kota Solo itu singkat, Selasa, 2 April 2024.
Putra sulung Presiden Jokowi itu juga mengatakan, pihaknya menghormati proses persidangan yang berjalan tersebut. “Kita menghormati proses yang berjalan ya,” katanya.
Dari empat menteri Jokowi yang akan dihadirkan di MK tersebut, salah satunya termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“(Pemanggilan termasuk Pak Airlangga yang jadi bagian tim pemenangan Prabowo-Gibran) Iya iya,” tuturnya, singkat.
Istana hormati panggilan MK
Sementara Istana Kepresidenan mengatakan, pemerintah menghormati panggilan MK pada sejumlah menteri Jokowi untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa pilpres.
Staf Khusus Presiden di Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, pemerintah berharap dengan kehadiran sejumlah menteri Jokowi tersebut, MK dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh terkait latar belakang dan implementasi kebijakan-kebijakan yang diambil.
“Tidak ada pembentukan tim khusus oleh pemerintah,” kata Dini dalam pesan singkat.
Dini kembali mengingatkan bahwa pemerintah bukan pihak terkait dalam perkara sengketa pilpres. Istana tidak akan mengkonsolidasikan menteri untuk menyiapkan substansi yang ingin disampaikan di MK.
“Yang dipanggil adalah individu, para menteri yang dipandang MK penting untuk dimintai keterangannya,” kata Dini.
Sebelumnya, Ketua Hakim MK Suhartoyo memastikan Majelis Hakim akan memanggil sejumlah menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Suhartoyo menyampaikan hal tersebut di penghujung sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat.
MK menjadwalkan pemanggilan sejumlah menteri kabinet Jokowi itu pada Jumat, 5 April 2024. Sejumlah menteri tersebut adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Pemanggilan para menteri itu berdasarkan rapat hakim konstitusi pada Senin pagi, 1 April 2024. Suhartoyo mengatakan lima pihak tersebut dikategorikan penting oleh MK. Dia menegaskan pemanggilan ini bukan berarti MK mengakomodir permohonan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
“Jadi semata-mata (pemanggilan empat menteri dan DKPP) untuk kepentingan para hakim,” ujar Suhartoyo.
