Yang lebih spektakuler, rezim menggunakan instrumen hukum, yaitu KPK. Pertarungan di lembaga antirasuah ini sedang berlangsung. Kalau kubu Firli Bahuri menang — dia pasti menang — Anies jadi tersangka. Bukan pada kasus Formula-E, tapi kebijakan-kebijakan yang dipandang menguntungkan pihak lain ketika Anies menjabat sebagai Gubernur DKI.
Menurut info A1 itu, penjegalan Anies itu tak beresiko. Berdasarkan hasil survey yang tak diumumkan, apapun yang akan dilakukan rezim tak akan ada perlawanan rakyat. “Mereka sudah tes ketika pembunuhan 6 laskar FPI,” katanya. Ini disetujui Alfian Tandjung yang ikut dialog itu. Kata Alfian, ditinjau dari aspek militansi, msyarakat Indonesia lemah karena banyak unsur pragmatisme.
Kita tak harus percaya pada info ini. Terlebih, penyamaan reaksi rakyat ketika laskar FPI dibunuh dengan reaksi yang muncul bila Anies dijegal tidak apple to apple. FPI adalah entitas yang banyak musuh dan pendukungnya relatif “kecil”. Sementara, penjegalan Anies akan menjadi kasus politik berdimensi nasional dan internasional. Namun, anggap saja info yang disampaikan Yani benar.
Kendati demikian, tindakan rezim menjegal Anies harus berpijak pada motif yang rasional berdasarkan pada faktor-faktor yang objektif. Paling tidak, ada empat faktor objektif. Pertama, Anies dilihat sebagai antitesa Jokowi. Dengan demikian, tidak mungkin mengharapkan ia melanjutkan begitu saja semua kebijakan pmbangunan Jokowi. Tidak mungkin pula Anies akan menjamin keselamatan Jokowi dan keluarganya. Proses hukum akan dibiarkan berjalan apa adanya.
Kedua, rezim Jokowi pasti meninggalkan banyak masalah. Di antaranya, KKN, utang yang menggunung, kemunduran ekonomi, hukum, demokrasi, dan konstitusionalisme negara. Isu-isu ini sangat kasat mata dan umumnya berkelindan dengan oligarki politik dan ekonomi. Dus, berpotensi menjerat Jokowi dan kroni-kroninya.
Kendati mustahil Anies dengan sengaja membongkar masalah-masalah ini dan membawanya ke meja hijau, bagi pelaku kejahatan yang berpikir serba politis, pelanggaran-pelanggaran yang mungkin mereka lakukan dapat dimanfaatkan Anies untuk meningkatkan popularitas pemerintahannya. Terlebih, isu oligarki telah mnjadi common enemy rakyat.
Ketiga, Anies berpeluang memenangkan pilpres. Menurut Refly Harun, pakar hukum tatanegara, dia mendapat info dari teman bhw sebenarnya hasil jajak pendapat lembaga-lembaga survey yang tidak diumumkan, elektabilitas Anies jauh melampau Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
