Fakta-fakta ini menunjukkan AS tidak happy dengan kebijakan rezim Jokowi terhadap kubu Islam konservatif dan mereka yang kritis terhadap kebijakan rezim yang pro-Cina. Kubu ini juga kritis terhadap kerja sama ekonomi RI-Cina yang berat sebelah. Misalnya, dibukanya pintu lebar-lebar bagi masuknya buruh kasar Cina dlm jumlah besar di proyek tambang nikel Cina di berbagai daerah. Para ekonom senior mengatakan, yang meraup untung besar dari proyek-proyek ini adalah Cina dan oligarki. Negara tak mendapat apa-apa.
Terkait proyek infrastruktur yang didanai Cina, publik dalam negeri sedang marah pada rezim Jokowi akibat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dipandang dikadali Cina. Proyek ini sejak awal sudah bermasalah. Yang mmbuat publik makin marah, pembengkakan biaya proyek dibebankan pd Indonesia. Cina siap memberi utang baru tapi dengan bunga tinggi (3,4%) dan harus dijamin oleh APBN.
Kelompok yang kritis terhadap Cina kebanyakan bersimpati pada Anies. Dus, dukungan AS dan negara demokrasi lain pada Anies mendapat pembenarannya. Alasan prinsipil lain yang menjelaskan dukungan negara-negara demokrasi adalah: Indonesia akan menjadi negara yang lebih mandiri dan demokratis di bawah pemerintahan Anies karena ia akan mengintegrasikan kelompok yang kritis pada Cina ke dalam pemerintahannya. Kedua, Anies berbagi nilai dgn negara-negara demokrasi. Melalui karya-karya tulisnya di jurnal-jurnal ilmiah internasional, dan kinerja yang ditunjukannya ketika memimpin Jakarta, terlihat Anies adalah pendukung sistem demokrasi yang genuine.
Faktor-faktor ini krusial di mata negara-negara demokrasi manakala sistem otoritarian Cina mulai dilirik banyak negara Dunia Ketiga. Kendati dilahirkan sistem demokrasi, rezim Jokowi kurang menghargai demokrasi. Itu terlihat dari pemenjaraan kaum kritis, pembubaran ormas, DPR yang tidak berfungsi secara semestinya karena adanya instrumen recall.
