KNews.id – Sejak Heru Budi Hartono ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta, terdapat sejumlah kebijakan yang diubah. Ini dianggap sebagai langkah yang kontroversial dan menyulut protes tak terhindarkan dari masyarakat. Sederet kebijakan tersebut juga dianggap politis, terutama ketika Heru mengubah slogan dan logo DKI Jakarta selepas Anies Baswedan menjabat.
“Bahwa ini ada unsur sengaja secara politis ya untuk menghapus atau ya menghilangkan (kebijakan Gubernur sebelumnya). Kebijakan itu harusnya inkremental ya, yang baik dilanjutkan, yang buruk dievaluasi. Ini malah banyak dihapus,” ujar pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah.
Kebijakan-kebijakan kontroversial yang diambil Heru Budi, ujar Trubus, banyak mengutamakan kepentingan politis. Sebab, tidak memberikan solusi lain ketika sebuah program dihentikan. Salah satunya ia menyebut soal tidak dilanjutkannya program sumur resapan air untuk mengatasi banjir. Trubus menegaskan, jika memang sumur resapan air tidak menjadi jalan keluar, Heru Budi mestinya bisa menciptakan upaya lainnya, seperti membangun bendungan, waduk, atau melanjutkan pembangunan waduk yang belum selesai.
Trubus juga menyoroti kebijakan-kebijakan yang diubah dan berdampak pada masyarakat. Salah satunya menghapus anggaran untuk jalur sepeda senilai Rp 38 miliar pada era kepemimpinan Anies Baswedan. Setelah menuai protes dari masyarakat, Heru akhirnya menggelontorkan dana Rp 7,5 miliar untuk jalur sepeda. Dana Rp 5 miliar dari anggaran tersebut diperuntukkan buat perbaikan jalur sepeda, sisanya untuk mengevaluasi jalur sepeda yang sudah ada.
Ketua Umum Bike to Work Indonesia, Fahmi Saimima, mengeluhkan terjadinya kemunduran terkait dengan lingkungan ramah pesepeda di Jakarta sejak Heru Budi menjabat. Tak hanya masalah mengurangi anggaran, ada sejumlah persoalan lain sepanjang tahun lalu terkait dengan pemeliharaan dan kebijakan jalur sepeda.
“April 2023, kalau masih ingat, Pj Gubernur kembali melakukan sebuah kecerobohan ya, kalau kita sebut ya sangat bodoh, rekayasa lampu merah di persimpangan Santa. Alasannya kurangi kemacetan, mereka bongkar trotoar dan jalur sepeda, kemudian malah jadi kemacetan luar biasa dan viral. Tidak mengaku salah, tetapi jalur sepeda yang sudah dibongkar kemudian dikembalikan,” tutur Fahmi.
Fahmi juga menyebut kasus lain pada Mei 2023, ada 18 ruas jalan Ibu Kota diperintahkan untuk diaspal ulang, alasannya untuk menyambut KTT ASEAN. Sayangnya, setelah itu, jalur sepeda yang terhapus tidak dikembalikan seperti semula. Kemudian Oktober 2023, Pemprov DKI Jakarta membongkar stick cone, pembatas jalur sepeda di 13 ruas jalan jalur sepeda. Dalilnya, saat itu karena membahayakan pengendara lain.
“Kami berpikir itu tidak masuk akal karena stick cone itu kan dibuat untuk melindungi pengendara sepeda, tapi malah dihilangkan melindungi pengendara lain,” kata Fahmi.
Sampai saat ini Bike to Work masih menyoroti APBD 2024 untuk pembangunan jalur sepeda yang masih sisa Rp 4,5 miliar pada rapat Oktober 2023 kembali tidak dianggarkan.
“Artinya, Heru Budi tidak ada keberpihakan terhadap pengembangan budaya bersepeda, yang harusnya menurut prioritas pembangunan 2030, Jakarta punya target harus membangun 600 kilometer jalur sepeda di seluruh ruas jalan Jakarta. Artinya, dia tidak komitmen, konsisten, dan sepertinya justru malah beliau menghilangkan prestasi dari Gubernur sebelumnya dan tidak pro-pembangunan pada kota yang lebih beradab,” terangnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Suhud Alynudin, membenarkan adanya kemunduran terkait jalur sepeda pada masa kepemimpinan Heru Budi. Padahal, menurutnya, upaya menciptakan fasilitas yang ramah pesepeda tak terlepas dari upaya untuk mengurangi polusi di Jakarta.
“Bersepeda kan bukan sekadar gaya hidup, bukan gaya-gayaan gitu, tapi juga ini bagian dari upaya untuk ya, selain soal polusi, soal budaya hidup sehat, soal kewajiban seorang Pj Gubernur untuk menghormati transportasi sehat,” ungkap Suhud.
Suhud menambahkan, kebijakan lain yang merugikan masyarakat di antaranya pemangkasan kuota Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Mulanya 19 ribu penerima menjadi 7.900 saja yang mendapat.
“Ini saya kira di aspek kesejahteraan terlihat betul ya, ada kemunduran, padahal APBD DKI Jakarta kan besar dibandingkan daerah lain,” kata Suhud.
Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, menilai kini Jakarta semakin semrawut. Ia menyayangkan pemotongan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), yang mulanya sebesar Rp 600 ribu menjadi setengahnya, yakni Rp 300 ribu dengan alasan penambahan kuota.
“Memperluasnya ke mana, perlu dijelasin, wilayah mana? Kalau jadi, berapa ribu yang dapat (KLJ), kalau itu dipotong, bila tersalurkan atau belum, itu sudah harus kita pertanyakan. Ini kudu jelas,” kata Ilyas.
“KLJ ini banyak yang tertahan sampai hari ini, ini keluhan langsung yang saya dengar dari masyarakat,” lanjutnya.
Ilyas juga membeberkan, selama Heru Budi menjabat, komunikasi yang hendak dilakukan DPRD kepada Gubernur semakin sulit. Padahal Ilyas beranggapan gubernur bukanlah atasan DPRD, posisinya merupakan mitra kerja. Heru Budi dinilai terlalu birokratis.
