KNews.id – Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Vid Adrison menegaskan tanpa efek Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bantuan sosial (bansos) paslon nomor 02 Prabowo-Gibran meraih 42,38 persen di Pilpres 2024.
Sementara itu, berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024, jumlah suara paslon nomor 02 sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen.
Vid melakukan penelitian untuk melihat apakah ada hubungan kausalitas antara pembagian bansos menjelang Pilpres 2024 dengan efek Presiden Jokowi terhadap perolehan suara Prabowo-Gibran.
Seperti diketahui, Gibran adalah putra dari Presiden Jokowi.
Perolehan suara sebesar 42,38 persen itu hampir sama dengan hasil survei yang dilakukan Charta Politika pada periode 4-11 Januari 2024 yakni sebesar 42,2 persen.
Hal ini berhubungan dengan perilaku myopic di tengah masyarakat, dalam hal ini pemilih lebih mempertimbangkan (mengingat) tindakan yang dilakukan Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024 dibanding dengan kegiatan atau program pemerintah yang dilakukan dua atau empat tahun lalu.
“Ada perilaku myopic di tengah masyarakat. Orang lebih memikirkan, mempertimbangkan yang lebih dekat terjadi. Misalnya, sebulan terakhir seseorang berbuat baik, maka yang saya ingat adalah kebaikan,” jelas Vid dalam keterangannya.
Menurut Vid, bansos yang merupakan bagian program Perlindungan Sosial (Perlinsos), memang program pemerintah yang sudah disetujui anggarannya oleh DPR.
Namun bansos itu, justru masif digelontorkan oleh pemerintahan Jokowi menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Situasi ini menimbulkan kompetisi yang tidak adil pada Pilpres 2024, karena yang memiliki akses terhadap bansos itu adalah petahana (Jokowi). Meski tidak ada petahanya yang ikut kompetisi pada Pilpres 2024, namun ada putra Jokowi yang maju sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Anggaran Perlinsos Naik
Vid menyebut bansos memang berasal dari pemerintah atau sumbangan dari pemerintah dengan sasarannya adalah masyarakat miskin. Dari hasil penelitian, menurut Vid, ternyata ada pola belanja untuk Perlinsos proporsinya meningkat setahun menjelang pemilu seperti pada tahun 2008, tahun 2013, tahun 2018.
Tetapi, kenaikan anggaran itu mengalami kenaikan drastis pada kuruan waktu 2022 hingga 2023 menjelang Pemilu 2024.
“Ketika terjadi kenaikan begitu drastis, apapun alasan sudah ada pembahasan dengan DPR, tetapi ini suatu pola. Apakah ini akan punya dampak? Studi menyebut memang ada dampaknya karena perilaku myopic,” terang Vid.
Artinya, pendistribusian bansos bisa meningkatkan seseorang untuk memilih kembali orang yang memberi atau membagikan bansos. Ini terkonfirmasi oleh hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 19-21 Februari 2024, bahwa sebanyak 24,8 persen responden mengaku menerima bansos dari pemerintah.
Dari jumlah itu, 69,3 % mengaku mencoblos capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Gibran.
“Memang pola peningkatan belanja untuk diskresi termasuk Perlinsos meningkat menjelang pemilu, dan ada bukti statistik hal itu meningkatkan keterpilihan,” tutur Vid.
Vid memaparkan karena tidak ada regulasi, maka Perlinsos digunakan sebagai alat pemenenangan untuk meningkatkan suara inkumben. Kemudian, sumber dana Perlinsos beradal dari masyarakat melalui pajak yang dibayarkan masyarakat.
Oleh karena itu, sesungguhnya adalah hak dari orang miskin untuk mendapatkan perlinsos.
“Jadi tidak boleh dipersonalisasi. Pemerintah kan sudah transfer. Senang yang dapat bansos, maka efek lebih besar. Ketemu dikasih langsung atau tidak (oleh Jokowi)? Kalau dikasih langsung bisa dipersonalisasi, kalau dibagikan oleh sistem senang tetapi tidak personalisasi,” papar Vid merespons kunjungan Jokowi yang massif ke daerah-daerah khususnya ke Jawa Tengah (Jateng) jelang Pilpres 2024.
Vid menegaskan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa efek Jokowi lebih signifikan dibanding efek Prabowo dalam menentukan perolehan suara paslon nomor 02.
Petahana atau kandidat yang didukung petahana akan mendapatkan persentase suara yang lebih tinggi, dan persentase suara pemenang lebih tinggi di daerah dengan kemiskinan yang lebih tinggi.
Untuk menilai efek Presiden Jokowi, penelitian telah memperhitungkan unsur fanatisme. Dia mengukur suara Jokowi sebagai proksi untuk perolehan suara Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Ketika dia menggunakan perolehan suara Prabowo pada Pilpres 2019 untuk Pilpres 2024, ternyata tidak signifikan. Artinya, militansi bukan kepada Prabowo tetapi kepada Jokowi.
“Artinya memang kuat bukti statistiknya, efek Presiden Jokowi efek lebh kuat daripada efek Prabowo,” jelas ekonom yang juga menjadi ahli dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Soal dampak kunjungan Jokowi ke daerah Jateng, Vid menyebut Jokowi mengunjungi 30 kabupaten dan kota sepanjang Oktober 2023 hingga Februari 2024. Dari 30 kabupaten dan kota itu, 15 di antaranya berlokasi di Jateng.
Sementara itu, Prabowo-Gibran hanya mengunjungi 9 kabupaten dan kota. Hasil penelitian menemukan, tidak ada bukti perolehan suara Prabowo pada Pilpres 2019 berhubungan dengan perolehan suara pada Pilpres 2024.
Kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo pada Pilpres 2024. Vid menambahkan, ada hubungan yang kuat antara penggelontoran bansos dan efek Jokowi terhadap perolehan suara Prabowo-Gibran.
