KNews.id – Sejumlah catatan pelanggaran selama proses Pemilu 2024 berlangsung sangat massive. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyoroti mulai dari praktek politik uang menjelang pencoblosan sampai pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
Akhmad Saikhu menyesalkan berlangsungnya politik uang yang semakin memburuk dari pemilu ke pemilu selanjutnya dan meminta pihak berwenang dengan tegas untuk menghentikannya
“Kami tidak bisa mengabaikan fakta bahwa money politics, praktik politik yang melibatkan uang dan kekayaan telah menjadi sebuah kewajaran umum dalam mengarahkan pilihan,” kata Syaikhu dalam keterangannya.
Menurut Syaikhu Pemilu 2024 penuh dengan drama dan ketegangan yang dinilai dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Menurut Syaikhu, seharusnya memicu tindakan tegas dari penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi.
“Kami berharap agar tindakan pencegahan dan penindakan terhadap praktik money politics dapat diperkuat,” ucapnya.
Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga menyoroti banyaknya pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara Pemilu, sehingga mendapatkan sanksi-sanksi keras dari DKPP.
Menurut Syaikhu ini menunjukkan ketidakprofesionalan dua lembaga penyelenggara pemilu khususnya KPU dan Bawaslu. Terrkait Sirekap yang menimbulkan kegaduhan dan ketidaknetralan aparatur pemerintahan dalam Pemilu.
Syaikhu mengapresiasi langkah tim hukum Amin yang akan membawa perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami juga mengapresiasi tim hukum AMIN yang akan mengajukan perkara kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi. (MK)
PKS juga menunggu dengan sabar keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah terkait sengketa hasil pemilu,” kata Syaikhu.
“Semoga proses ini berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.
Ditengah ketidakprofesionalan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, PKS menghormati hasil rapat pleno terbuka Hasil Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU.
“Sebagai Partai politik yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan proses pemilu, PKS menghormati keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ujarnya.
