Kesan buruk dan akibat negatif tidak bisa dinafikan, betapa jahatnya Oligarki dan betapa konyolnya rezim ini sampai tidak lagi mampu menegakkan kepalanya. Dalam sebuah negara manapun dengan sistem demokrasi, akan selalu ada praktik Oligarki, tak terkecuali di Indonesia. Praktik oligarki tersebut akan menjadi masalah apabila negara tersebut dipimpin orang yang lemah larut dalam kendali oligarki.
Kepemimpinan yang berhasil dalam demokrasi adalah yang mengendalikan oligarki, bukan yang dikendalikan oligarki. Seorang capres di negara manapun selalu melibatkan Oligargi, tetapi sumbangan finansial tidak boleh mengikat seorang yang telah masuk sebagai Presiden. Apalagi mengatur atur parahnya semua perangkat negara bisa dibeli dan juga bisa membeli dan membuat UU.
Tidak ada larangan seorang Capres menerima bantuan (sesuai ketentuan perundangan yang berlaku) tetapi saat dilantik sebagai presiden harus terputus dengan si pemberi bantuan. Harus berani mengatakan *boleh membantu saya tetapi saya bukan abdi Anda. Seorang Presiden / pejabat sering sekali tidak bisa mengatasi masalah karena ada beban imbal balik terjerat transaksi politik dan otomatis bagian dr masalah yang harus diatasi.
