KNews.id – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan seharusnya Presiden Jokowi menegur Wali Kota Medan Bobby Nasution.
“Teguran yang dilakukan presiden terhadap Bobby Nasution juga beralasan. Sebab, tidak seharusnya dana APBD mengendap di bank,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Jumat (16/9).
Menurutnya, Jokowi seharusnya menegur Bobby Nasution lebih keras. Pasalnya, dengan mengendapnya APBD di bank, akan membuat perekonoman di Medan bisa terus melambat.
“Kasus mengendapnya APBD di bank bukan lagi rahasia. Bahkan kesannya hal itu seolah bukan suatu pelanggaran,” ujarnya.
Jamiluddin mengatakan perlu dilakulan agar keadilan ditegakkan tidak selayaknya APBN dan APBD diendapkan di bank.
“Dengan begitu, pelanggaran semacam itu dapat diatasi,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegur semua kepala daerah di Sumatera Utara terkait serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah.
Menurut Kepala Negara, APBD daerah-daerah di Sumut malah lebih banyak yang mengendap di bank.
Bahkan, Jokowi secara spesifik menyebut serapan APBD Kota Medan mengendap di bank sebesar Rp 1,8 triliun.
Menyikapi hal itu, Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengaku, anggaran ABPD Kota Medan yang mengendap di bank sangat banyak.
Namun demikian, Bobby meralat terkait jumlah dana yang mengendap bukan Rp 1,8 triliun melainkan Rp 1,6 triliun.
“Memang banyak ya masih mengendap, bukan Rp 1,8 triliun tapi Rp 1,6 triliun. Memang yang di slide (di paparkan presiden) bedanya sedikit saja,” kata Bobby, Jumat (17/9/2021).
Bobby menjelaskan, di masa pandemi Covid-19 penyerapan anggaran dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan.
Oleh sebab itu, ke depan Pemkot Medan akan memaksimalkan penyerapan anggaran untuk mendorong perekonomian.
“Jadi kalau belum selesai, belum bisa pembayaran jadi ketika nanti sudah selesai baru ada pembayaran,” ungkapnya. (Genpi/Suara/fey)
