Oleh: DHL, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212
KNews.id- Para Ulama di tanah air idealnya dapat bersuara keras dan memimpin Ummat Muslim untuk melakukan penolakan terhadap “test water” dari Pemerintahan Jokowi yang memiliki jargon atau program atau berwacana dengan slogan Islam Nusantara dan kini dalam prakteknya telah memiliki kesan layaknya ” agresor atau dapat dimaknai bahwa negara sah melakukan upaya-upaya intervensi atau tepatnya seperti melakukan pendiktean untuk penentuan Hari Raya Suci Umat Muslim yakni Iedul Fitri dan Iedul Adha walau tidak sesuai waktu sebenarnya atau alasan yang tidak tepat dan atau tidak jelas dalilnya sesuai data dan menurut fakta yang dapat diketahui secara umum.
Hal intervensi atau ikut campur ini nampak dari polemik perbedaan waktu terhadap momentum hari sakral (hari raya umat muslim) yang menjadi dilematik di negara ini. Nampak fenomena debatebel perbedaan waktu ini hadir pada setiap tahunnya, dan utamanya hanya hari raya ied fitri.
Sekarang bertambah “agresi ” dengan cara intervensi ini, sudah merasuk dan menyentuh perbedaan ketepatan jatuhnya hari raya iedul adha antara waktu Mina di Saudi, tempat atau lokasi ibadah wukuf dengan fakta keberlangsungan wukuf yaitu pada Jumat, 8 Juli 2022.
Sehingga pastinya esok harinya pada 9 Juli adalah hari raya haji, namun sementara kemenag selaku mewakili Pemerintahan NRI (ramai diberitakan oleh media sosial dan publis) menentukan hari raya Iedul Adalah Ahad 10 Juli 2022?.
Padahal solusi sinkronisasi ketepatan hari raya haji ( iedul adha ) amat sederhana, mengapa pemerintah atau kemenag ” tidak sudi” fungsikan alat telekomunikasi canggih atau digitalisasi (audio dan video) yang dapat menayangkan secara live tanggal dan hari keberlangsungan wukuf?.
Selain tidak menimbulkan konflik waktu antara pemerintah dan ummat muslim di NRI dari sekedar perbedaan hanya terkait tempo ketepatan jatuhnya dua (dua) hari raya sakral ummat muslim tersebut, khususnya perbedaan saat ini hanya sekadar waktu kapan tepatnya Aedul Adha Tahun 2022 1443 Hijriah) dapat dirayakan.
Maka dengan instrumen digitalisasi hal ini akan mudah terjawab dan dapat dipastikan dengan fakta adanya keberlangsungan wukuf dan selesainya wukuf pada acara live televisi atau tadi sekedar monitoring dengan gunakan camera sekadar Hand Phone, hasilnya akan meringankan dan menyelesaikan beban pemerintah terhadap polemik perbedaan kapan waktu tepatnya atau Hari Raya Qurban pada 10 Dzulhijah/Hari Raya Haji.
Sepertinya banyak Ummat Muslim berpendapat, apakah ummat MUI dan ulama2 beserta ummat di negara ini menunggu IB.HRS Sang Imam, untuk mengambil langkah vokal mengkritisi pemerintah, oleh sebab ummat nampaknya statis/ stag atau lebih banyak diam tanpa kehadiran sosok beliau ditengah umat.
Walau sekedar vokal untuk mengkritisi atau sebagai pelurusan terhadap perbedaan hari raya iedul adha yang tinggal bersisa 2 hari kedepan atau tepatnya Sabtu, 9 Juli 2022.
Padahal ini tanggung jawab bersama Umat Muslim NKRI secara kolektif kolegial tuk bersuara keras demi memperbaiki atau koreksi kekeliruan Pemerintah RI. Tentunya hal kritisi ini bukanlah tanggung jawab pribadi beliau.
Dan secara syar’i perbedaan terkait hari raya iedul 1 syawal dan 10 dzulhujah akan berbenturan atau berdampak tentang haramnya beribadah puasa pada kedua hari raya suci ummat muslim dimaksud, terkait haramnya berpuasa pada hari pertama atau 1 Syawal Iedul fitri dan haramnya berpuasa (imsak sampai Maghrib ) hari pertama atau 10 Dzulhujah Iedul Adha?. (AHM)
