Oleh: Damai Hari Lubis, Mujahid 212
Kami Mujahid 212 Minta Pemilu Dipercepat sebelum 2024
KNews.id- Sehubungan dengan pernyataan sikap presiden terhadap pendapat dan atau usulan terhadap masa atau periode jabatan sebagai Presiden RI dan atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dari 2024. Jokowi menyatakan dirinya akan tetap patuh pada konstitusi ;
“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,”
Memang pernyataan Jokowi, rada sulit menjawab dan menyangkalnya, karena secara konstitusi setiap orang memang benar boleh saja berpendapat , berwacana lalu memberikan usul mereka.
Oleh sebab kebebasan berpendapat dan usul tersebut dilindungi sistem hukum atau konstitusi, maka ideal, oleh karenanya setiap orang atau masyarakat lainnya yang sudah mengetahui alasan atau dalil Jokowi yang dibenarkan oleh konstitusi tersebut, maka secara objektif kiranya dapat pula menerima argumentasi hukum kelompok yang menolaknya.
Berikut fakta dari orang lain atau kelompok atau golongan lainnya yang menolak atau berbeda pandangan dengan alasan apa yang dirasakan kelompok yang mendukung pernyataan sikap presiden jokowi, bahkan mereka yang menolak pemilu diundur dari 2024 dan masa jabatan presiden untuk diperpanjang dari 2024 sebaliknya justru mengusulkan agar pemilu dipercepat dari 2024, adapun argumentasi hukum ( kebebasan berpendapat ), penolakan pemilu dipercepat adalah, bahwa :
- Orang atau kelompok orang termasuk 3 orang Menteri Cak Imin, Zulhas dan Erlangga usulkan merubah UUD.45 hanya memberi kesimpulan oleh karena ” faktor ekonomi yang sulit dampak pandemi covid 19 dan kehendak beberapa kelompok masyarakat termasuk hasil survey “. Namun ini berlawanan dengan fakta dengan praktek dari kebijakan Pemerintah, selain semata karena ego/nafsu dari kelompok tersebut dan Jokowi tidak melulu berdasarkan kepentingan seluruh bangsa ;
- Jokowi sebagai Presiden RI ternyata gagal dalam membangun perekonomian bangsa sejak 2014 – 2022, termasuk bukti masih banyak janji yang belum dipenuhi selama hampir habis 2 periodenya, bahkan berkesan hanya berbohong atau berdusta ;
- Utang negara cukup banyak bertambah pada masanya, namun malah ingin membangun kepindahan IKN Baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur
- Ideologi Jokowi dipertanyakan ketika ada muncul inisiasi dari BPIP terkait RUU HIP dan pendiamannya;
- Kurang cerdas atau kurang profesional dalam memilih atau memberi kedudukan pada para petinggi – petinggi atau pembantu dikabinetnya sehingga tidak proposional dan tidak akuntabel setidaknya jauh dari pencapaian maksimal ;
- Penegakan hukum yang saat ini amat jauh dari rasa keadilan serta ketidak berkespastian ;
- Kadang tidak mencontohkan kepribadian untuk dapat dijadikan suri tauladan bagi masyarakat bangsa ini
Maka menurut kami Mujahid 212 alangkah idealnya demi kemajuan bangsa ini jika Pemilu dipercepat atau normatif, yakni setop atau hentikan perbedaan silang pendapat antara kedua pihak yang pro-kontra. Karena kesemuanya adalah anak bangsa lebih baik tunduk dan patuh kepada konstitusi yang berlaku positif atau wajib berlaku.
Sehingga wajib dijalankan utamanya oleh Jokowi sebagai Presiden dan anggota kabinetnya serta semua WNI tanpa pandang bulu ( equal) yakni UUD. 1945 serta UU. Tentang Pemilu hingga berjalan normal, demi persatuan dan kokohnya bangsa dan negara ini, minimalisir pertikaian.
Hindarkan propokasi dari pihak pihak yang menginginkan perpecahan, yang hasilnya tak bermanfaat selain merugikan semua pihak, yang subtanfif asumsinya hanya oleh sebab alasan untuk memperpanjang kekuasaan belaka dari segelintir pihak yang merasa diuntungkan (oligarki) saat kepemimpinan Jokowi. (Ade)
