KNews – Alasan Jokowi tolak gelar Bapak Pembangunan Desa dari APDESI. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) memberi gelar Presiden Jokowi Bapak Pembangunan Desa.
Namun, mantan Gubernur Jakarta itu menolak dengan alasan tertentu. Presiden Jokowi mengatakan ada yang lebih layak untuk mendapatkan gelar tersebut.
Presiden Jokowi menolak diberi gelar Bapak Pembangunan Desa
“Tadi yang disampaikan mengenai bapak pembangunan desa, yang layak itu Bapak/ Ibu semuanya, bukan saya,” kata Jokowi seperti yang dikutip Hops.ID dari kanal Youtbe tvOneNews pada Selasa 29 Maret 2022.
Suami Iriana itu mengungkapkan berkat kerja keras dari kepala desa dan perangkatnya yang membangun desa, maka desa semakin maju.
Karena itu dia menyebut merekalah yang lebih layak untuk mendapat gelar itu. Jokowi mengungkapkan dia hanya sebagai pihak yang membuat kebijakan di atas.
Sebut ada yang lebih layak mendapat gelar itu
“Karena yang membangun desa itu Bapak/Ibu semuanya, yang bekerja keras membangun desa Bapak/Ibu semuanya. Saya itu bagian policy di atas. Jadi Bapak Pembangunan-nya itu Bapak/Ibu semuanya,” tuturnya.
Jokowi mencontohkan salah satu bentuk kerja keras kepala desa dan perengkatnya adalah keberhasilan pemerintah pusat dalam mengendalikan kasus Covid-19, tak terlepas dari peran para kepala desa. Sebagai catatan kasus covid saat ini di tanah air berada di angka 2.700.
Sebut telah banyak bukti konkrit hasil pembangunan di desa
Jumlah itu menurun signifikan dibanding dengan saat puncak penularan virus Omicron yakni hingga 64.700.
“Ini berkat kerja keras Bapak Ibu semua salah satunya mensukseskan vaksinasi, untuk memakai masker untuk menjaga jarak untuk cuci tangan,” jelasnya.
“Peran Bapak/Ibu sekalian ini yang tidak ada di negara-negara lain. Enggak ada di negara lain, enggak ada. Mereka terkonsentrasi penyelesaiannya di Rumah Sakit, kita ini tidak. Gotong-royong sampai ke jajaran yang paling bawah,” imbuhnya.
Jokowi juga menyebut kini pembangunan infrastruktur di desa telah berkembang pesat. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat bukti kongkrit berupa bangunan atau fisik dari infrastruktur yang telah dibangun. “Ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa maupun nanti di agregatkan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional,” terang mantan Walikota Solo itu. (RKZ/hops)
