Oleh: Sutoyo Abadi (Koordinator Kajian Politik Merah Putih)
KNews.id- Sudah cukup waktu kader kader PKI bernaung cukup nyaman di PDIP, bahkan dari mereka bisa masuk sebagai anggota Legislatif (DPR). PDIP sendiri dengan berbagai dalih ( alasan ) merasa tidak masalah kader kader PKI bernaung di partainya.
Menjelang perhelatan Pilpres 2024, terpantau sebagai putri mahkota Puan Maharani akan maju sebagai RI 1. Wajar berbagai rekayasa politik akan dilakukan karena Megawati tentu tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya dimana PDIP memberikan tiket capres bukan dari garis dari trah Soekarno. Muncullah tim pengawal pemenangan adalah upaya Megawati supaya tidak “kecolongan” kembali dalam kontestasi Pilpres.
Terekam saat ini muncul Dewan Kolonel. Apapun alasan politisnya sontak mengingatkan peristiwa G 30 S PKI. Menjelang eristiwa G-30-S/PKI beredar isu yang dihembuskan PKI, adanya pembentukan “Dewan Jenderal”. Kemudian terjadilah penculikan oleh PKI yang berbuntut pembantaian atas 6 Jenderal dan 1 Kapten TNI AD.
Ingatan masyarakst akan sejarah kelam otomatis muncul kembali dari rekam jejak sejarah telah mencatat peristiwa kelam tersebut. Ada apa dengan munculnya “Dewan Kolonel”.
Kajian politik Merah Putih bergerak cepat dan hasil dari rekamannya mencatat bahwa ide ini dari anggota Komisi Hukum DPR Fraksi PDIP Johan Budi. Johan mengaku sebagai inisiator dibentuknya Dewan Kolonel. Johan menjelaskan, Dewan Kolonel dibentuk tiga bulan lalu.
Mulanya, kelompok ini terdiri dari 6 orang, di antaranya Johan Budi, Trimedya Panjaitan, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, dan Agustina Wilujeng.
“Kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan pemilihan presiden (pilpres). Tentu kita masih nunggu keputusan Ibu Ketua Umum siapa yang dipilih. Tapi kami sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap,” kata Johan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022.
Dewan Kolonel ini dimaksudkan ingin membantu sosok Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI agar bisa mendapat kepercayaan sehingga jalan menuju Pilpres 2024 .Johan menyebut Dewan Kolonel merupakan inisiasi para penggemar Puan. Ia menolak Dewan Kolonel dikaitkan dengan kepengurusan pusat PDIP.
Ada alasan politis lain bahwa spirit lahirnya Dewan Kolonel untuk menandingi timses Ganjar Pranowo Ganjarist untuk mendapatkan tiket 2024 mendatang. Dalam logika politik alasan ini sangat tidak masuk akal dan terkesan hanya mengada ada . Ganjar Pranowo adalah kader PDIP sendiri, riil kekuatannya dalam kontestasi Pilpres 2024 jelas bukan tandingan Puan Maharani.
Lantas munculnya Dewan Kolonel akan kemana , wajar muncul kecurigaan dari netizen dugaan kuat memiliki arah dan jangkauan politik yang lebih luas, mengingat ada beberapa kader PDIP yang telah ikut pendidikan politik di China. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Dewan Kolonel hanya Guyon saja. Ia bahkan mengklaim Megawati terkejut dengan ramainya pembicaraan soal Dewan Kolonel demi tercapainya Puan Maharani Presiden di 2024.
Terkonfirmasi : “Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujar Hasto, seperti dikutip dari laman Detikcom, Rabu (21/9/22).
Megawati yang saat ini memegang kendali beberapa lembaga negara yang sangat strategis dan ikut sebagai tokoh yang menentukan kebijakan negara. Semua keputusan politik PDIP ada di kuasa keputusan Ibu Ketua Umum. Basa basi adanya Dewan Kolonel yang menurut Megawati ( via saluran politik Hasto ), bahwa Dewa Kolonel tidak ada maka seharusnya melalui inisator anggota dewan di DPR, segera mengumumkan untuk membubarkan diri.
Kalau Ibu Megawati sudah mengatakan tidak ada Dewan Kolonel, tetapi istilah dan gerakannya masih muncul. Dugaan kuat hanya Tes the water, begitu tidak ada reaksi dari masyarakat. Tiba saatnya Dewan Kolonel bisa metamorfosa menjadi Dewan Jendral jilid II.
Bukan lagi kaitan dengan kontestasi Pilpres 2024 . Tetapi bisa saja ada benang merah dengan kebangkitan PKI sesuai fakta tumbuh subur di era rezim Jokowi. Semua masyarakat harus tetap waspada, mendeteksi secara dini akan kebangkitan PKI gaya baru – lawan dan tutup rapat munculnya kembali PKI di Indonesia. (AHM)
