KNews.id – Tetangga RI memanas. Filipina mengamuk dan mengutuk China. Minggu (6/8/2023), Manila mengklaim penjaga pantai China telah menembak meriam air ke kapal-kapalnya di Laut China Selatan (LCS). Pemerintahan Ferdinand Marcos Jr (Bongbong Marcos) menyebutnya ilegal dan sangat berbahaya.
Hal ini terjadi di Kepulauan Spratly. Penjaga pantai Filipina awalnya mengawal kapal-kapal untuk membawa makanan, air, bahan bakar, dan perbekalan lainnya untuk personel militer Filipina yang ditempatkan di Second Thomas Shoal di kepulauan itu. “Penjaga pantai China dan rutinitas angkatan laut memblokir atau membayangi kapal-kapal Filipina yang berpatroli,” kata pemerintah Filipina, dimuat AFP.
“Tindakan penjaga pantai China seperti itu tidak hanya mengabaikan keselamatan awak penjaga pantai Filipina dan kapal pemasok, tetapi juga melanggar hukum internasional,” tambahnya. Akibat kejadian ini, Filipina tidak dapat menurunkan muatannya untuk rotasi pasukan rutin dan operasi pasokan.
“Kami meminta penjaga pantai China dan komisi militer pusat untuk bertindak dengan hati-hati dan bertanggung jawab dalam tindakan mereka untuk mencegah kesalahan perhitungan dan kecelakaan yang akan membahayakan nyawa orang,” kata juru bicara militer Filipina, Kolonel Medel Aguilar dalam sebuah pernyataan.
China sendiri mengatakan pihaknya hanya mengambil kontrol yang diperlukan terhadap kapel-kapal Filipina. China pun menuding kapal-kapal tersebut masuk secara ilegal ke perairannya. “Dua kapal perbaikan dan dua kapal penjaga pantai dari Filipina tampaknya masuk ke perairan … di Kepulauan Nansha China,” kata juru bicara penjaga pantai China Gan Yu.
“Beijing menerapkan kontrol yang diperlukan sesuai dengan hukum dan menghentikan kapal Filipina yang membawa bahan bangunan ilegal”, tambahnya lagi. Perlu diketahui, Second Thomas Shoal berjarak sekitar 200 kilometer (km) dari pulau Palawan di Filipina. Wilayah ini 1.000 km dari pulau Hainan, daratan besar terdekat di China.
Namun China mengklaim wilayah ini bagian dari teritorinya, sengam prinsip “sembilan garis putus-putus”. China bahkan telah mengabaikan putusan pengadilan internasional tahun 2016 bahwa pernyataannya tidak memiliki dasar hukum.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengutuk tindakan China. Pemerintah Joe Biden menyebut tindakan tersebut dilakukan oleh penjaga pantai dan milisi maritim China secara langsung mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan.
Kedutaan Inggris, Australia, dan Uni Eropa (UE) semuanya menyatakan keprihatinan. Utusan Jepang di Manila menyebut insiden itu sama sekali tidak berhasil sementara misi Kanada mengatakan mengutuk tindakan berbahaya dan provokatif penjaga pantai China. (Zs/CNBC)
