KNews.id – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani merespons janji PKS yang ingin ibu kota tetap di Jakarta dan tidak dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan jika memenangkan Pemilu 2024.
Shinta sendiri mengatakan para pengusaha bakal memastikan pembangunan IKN Nusantara tetap berjalan.
Menurutnya, pernyataan PKS itu tidak akan membuat pengusaha ragu atau wait and see untuk berinvestasi di sana. Terlebih, dasar hukum pembangunan IKN pun sudah ada, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
“Jadi salah satu tugas kami adalah memastikan bahwa IKN ini akan tetap terus bergulir dan memang menurut kami kan kita ada dasar hukumnya,” kata Shinta di Hotel Four Seasons, Jakarta.
“Indonesia negara hukum, kembali lagi kita tidak bisa asal mengubah-ubah seperti itu, kenapa punya keyakinan karena ada dasar hukumnya juga jelas dan itu tidak bisa diubah,” sambungnya.
Lebih lanjut, Shinta juga mengatakan pihaknya tidak mau mendengar pernyataan dari satu individu partai saja. Ia hanya ingin mendengar pernyataan dari calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (wapres) langsung. PKS sendiri merupakan salah satu partai dari koalisi perubahan pengusung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
“Kami nggak mau dengar statement individual daripada partai, yang saya mau dengar nanti adalah keputusan dari calonnya tersebut,” kata Shinta.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Shohibul Iman berjanji akan memperjuangkan status Jakarta sebagai Ibu kota jika partainya menang dalam Pemilu 2024.
“Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibukota negara tetap Jakarta,” kata Shohibul dalam Rapimnas Kick Off Kampanye Nasional PKS, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (26/11).
Shohibul mengaku janji tersebut memerlukan penjelasan yang panjang lantaran pembangunan IKN saat ini sedang berjalan. Kendati demikian, ia menyebut janji PKS itu sederhana tanpa perlu penjelasan tafsir yang rumit.
“Ini walaupun secara warning agak panjang tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apapun, dengan kalimat ini artinya ibukota negara tidak pindah ke nusantara tetap di Jakarta,” jelas Shohibul.
Lebih lanjut, Shohibul mengatakan gagasan Jakarta tetap Ibukota adalah gagasan unggulan PKS sejak partai berlambang bulan sabit dan padi itu menolak RUU IKN.
“Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat,” ujar dia.
Sementara itu, Anies tak menjawab tegas akan mengakomodir permintaan partai di koalisi perubahan itu. Ia hanya menyinggung Indonesia membutuhkan pertumbuhan pembangunan yang merata.
“Bahwa yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi,” kata Anies.
“Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul,” sambungnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku khawatir pembangunan yang berfokus di satu titik bakal menghasilkan ketimpangan. Oleh karena itu, ia berjanji akan berupaya mengubah kota-kota kecil menjadi menengah dan kota-kota menengah menjadi besar jika dirinya berhasil menjadi presiden.
