KNews.id – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tak masuk ke dalam visi, misi, dan program kerja Indonesia Adil Makmur untuk Semua, milik Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengingatkan, kebijakan Anies-Muhaimin akan membuat proses pembangunan IKN yang sudah dijalankan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terhambat.
Sebab, ia mengatakan, konsekuensi dari tidak masuknya pembangunan IKN ke dalam program visi-misi itu ada pada sisi anggaran. Jika tak menjadi prioritas maka anggaran pengerjaan proyeknya tidak akan sebesar yang memprioritaskannya seperti pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Konsekuensinya nanti dukungan APBN terhadap pembangunan IKN pasti akan berbeda, dia akan lebih kuat pendanaan APBN Pak Ganjar-Mahfud karena jelas akan melanjutkan besarannya mungkin bisa saja lebih besar dari Pak Jokowi,” ucap Tauhid.
Kendati begitu, Tauhid menganggap, kebijakan pembangunan IKN pasti tidak akan dihentikan oleh pasangan capres manapun, karena biaya pembangunan yang sudah berjalan akan lebih besar jika seketika terhenti, dan efek pembangunannya juga akan mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi.
“Kalaupun tidak masuk ke visi-misinya Anies, tapi pasti kan dia punya versi teknokratiknya, kemudian memasukkan IKN ke dalamnya. Tapi sekali lagi ya karena tidak masuk visi-misi bisa jadi tidak menjadi prioritas karena bahkan tidak disebut secara harfiah,” ucap Tauhid.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, tidak masuknya IKN ke dalam visi misi Anies-Muhaimin tentu menunjukkan tingkat prioritas terhadap pembangunannya.
Jika tidak menjadi prioritas maka sisi penganggarannya juga tidak akan menjadi prioritas sehingga akan mempengaruhi proses pembangunan yang saat ini sudah berjalan. Tapi, tidak serta merta akan dihentikan total oleh Anies-Muhaimin.
“Dengan tidak masuk dalam visi misi, maka IKN jelas bukan menjadi prioritas pasangan ini, meskipun mungkin masih dilanjutkan. Tapi saya rasa bukan berarti lantas dihentikan,” tutur Faisal.
Kendati begitu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menganggap wajar Anies-Muhaimin tidak memasukkan program pembangunan IKN ke dalam visi, misi, dan program kerjanya. Sebab, beban biayanya akan sangat tinggi jika masih harus dibiayai APBN.
“Karena IKN masih cukup kontroversial, termasuk pembiayaan yang ditanggung APBN. Sementara para capres membawa program-program baru yang butuh biaya juga, jadi harus memilih mau lanjut IKN, ya rasio utang tidak mungkin jadi 30%, atau sulit mencapai pertumbuhan 7%,” ucap Bhima.
Sebagai informasi, dalam dokumen Visi, Misi, dan Program Kerja Indonesia Adil Makmur untuk Semua, Anies-Muhaimin memang memuat program pembangunan di Kalimantan yang mereka canangkan dalam bentuk agenda strategis 8 sayap kemajuan atau 8 kawasan.
Namun, tak ada bahasan terkait IKN. Mereka hanya memetakan bahwa pembangunan kawasan Kalimantan sebagai tonggak ekonomi hijau, beranda Indonesia yang maju dan asri.
“Untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan, maka setiap kawasan yang ada di Indonesia harus didorong untuk memaksimalkan perannya sebagai sayap kemajuan,” dikutip dari dokumen visi, misi dan program kerja mereka.
Setidaknya ada 9 program pembangunan kawasan Kalimantan yang keduanya rancang, yaitu menjadikan Kalimantan sebagai contoh dunia dalam penerapan ekonomi hijau termasuk melalui insentif bagi yang menjaga hutan, hingga reforestasi.
Lalu, menjadikan Kalimantan sebagai lumbung energi terbarukan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pemanfaatan sawit untuk PLTBm (biomassa), hingga pengembangan PLTS. Selain itu, memastikan bagi seluruh kota dan desa teraliri listrik, terhubung internet, tersedia air bersih dan sanitasi, bahan pokok terjangkau, fasilitas kesehatan dan pendidikan dekat, termasuk pada daerah perbatasan di wilayah Kalimantan.
Melibatkan masyarakat lokal dalam tiap tahap pembangunan dan menguatkan pengakuan hak ulayat masyarakat adat, serta memastikan hak masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA, misalnya dalam sektor pertambangan maupun perkebunan.
Keduanya juga berjanji untuk mencetak lapangan kerja dengan membangun pabrik industri padat karya seperti tekstil dan furnitur, pabrik inovasi tinggi misalnya petrokimia dan bioteknologi, serta pabrik industrialisasi komoditas unggulan, termasuk kelapa sawit, kakao, dan hasil hutan yang berjalan dengan prinsip ESG (Environmental Social Governance).
Selain itu, mewujudkan pembangunan infrastruktur kereta yang mengalungi Kalimantan, dengan penahapan yang optimal, serta memastikan transportasi udara, darat, dan air (sungai dan laut) yang terjangkau dan saling terhubung.
“Memastikan perbaikan kerusakan lingkungan, utamanya deforestasi, pencemaran limbah tambang/industri, kebakaran hutan, dan pengelolaan lahan gambut,” tegas Anies-Muhaimin. (Zs/CNBC)
