KNews.id- Analis sosial Universitas Bungkarno Muda Saleh menanggapi adanya penurunan pada persepsi publik terkait kinerja presiden Jokowi. Ia mengatakan, hal tersebut wajar terjadi pada Jokowi karena banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh mantan Gubernur DKI tersebut.
“Jokowi tak hadir saat rakyat sedang kesusahan, kan kita bisa lihat, giliran keluar yang dilakukan bagi-bagi sembako, keluarkan Perppu, dan aturan-aturan lainnya, ujarnya, kemarin di Jakarta.
Muda menilai, bahwa apa yang dilakukan Jokowi seharusnya pada masa pandemi seperti saat ini menjadi prioritasnya untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia.
“Bagi sembakolah di rumah-rumah, disorot kamera pula, inikan sebetulnya bukan yang diharapkan oleh masyarakat. Akar rumput itu maunya Jokowi hadir secara keseluruhan, bukan simbol-simbol, misalnya ia memberikan pernyataan atau kebijakan yang berpihak pada rakyat Indonesia, tapi yang ada kan justru sejumlah kebijakan yang tak berpihak pada rakyat,” jelasnya.
Diketahui, saat ini masyarkat Indonesia dihadapkan pada kondisi perekonomian yang cukup mendesak. Mengingat banyaknya PHK, baan pokok yang juga harganya belum stabil, serta bantuan sosial yang tidak terkoordinir dengan baik.
“Omnibus Law masuk, Perppu corona, New Normal disaat kita belum normal, belakangan ada ide menggunakan uang dana haji untuk perbaikan rupiaj. Inikan yang dilakukan dia (Jokowi) justru sebaliknya, ia terlihat memanfaatkan keadaan ini untuk berbuat bukan untuk rakyat, tapi ada kelompok lain yang berupaya untuk meraih keuntungan,”jelasnya.
Selain itu, Muda juga meragukan Jokowi bisa berbuat setelah pandemi corona berakhir.
“Kita semua tau, pemimpin itu diuji pada saat menghadapi ombak besar, gak jauh lah seperti rumah tangga. Tapi kalau menghadapi badai saja tak mampu, bagaimana nanti pada masa recovery (perbaikan-res), maksud saya bukan hanya perbaikan secara ekonomi, tapi juga mental bangsa kita yang sudah jatuh, karena Jokowi memang tidak hadir untuk rakyat pada saat dibutuhkan. Bisa dikatakan, ia bukan ayah yang baik,” tutupnya.
Sebelumnya diketahui, Survei Indikator Politik Indonesia memperlihatkan persepsi public masih puas terhadap kinerja pemerintah pusat dalam menangani ublici Covid-19. Pada ublic Indikator Mei 2020, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 56,4 persen. Responden yang menyatakan tidak puas sebesar 31,3 persen.
Dibandingkan dengan ublic Indikator pada Februari 2020, terjadi penurunan kepuasan masyarakat terhadap bagaimana pemerintah mengambil langkah kebijakan menghadapi ublici Covid-19. Survei Februari 2020 ini dilakukan sebelum kasus Covid-19 mulai ramai di Indonesia. Pada Februari 2020, tingkat kepuasan public mencapai 70,8 persen. Sementara yang tidak puas hanya 11,6 persen.
“Kepuasan ublic dengan langkah-langkah pemerintah dalam pencegahan penyebaran corona masih mayoritas, tapi menurun signifikan ublicing tiga bulan sebelumnya,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan ublic secara daring, Ahad(7/6).
Sedangkan, kepuasan ublic terhadap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 cukup tinggi. Sebesar 63,7 persen menyatakan puas, 25,6 persen menyatakan tidak puas.
“Mayoritas public cukup atau sangat puas atas kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di bawah pimpinan Doni Monardo,” jelas Burhanuddin. (ADE&IK)
