KNews.id – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa (11/6) kemarin. Dalam kesempatan itu, beberapa anggota DPD sempat menyinggung isu-isu yang ramai di masyarakat, mulai dari banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga program tabungan perumahan rakyat (Tapera).
Lantas bagaimana respons sang bendahara negara itu?
1. Respons Sri Mulyani Soal Banyak yang Terkena PHK
Anggota Komite IV DPD RI Casytha Kathmandu melapor kepada Sri Mulyani terkait banyaknya pabrik tekstil yang tutup di Provinsi Jawa Tengah. Penutupan tersebut akibat dari produk-produk tekstil impor yang membanjiri pasar dalam negeri.
Casytha menilai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor tersebut memicu industri tekstil dalam negeri kolaps. Pasalnya, dalam aturan tersebut terdapat persyaratan impor yang direlaksasi untuk komoditas tertentu. Misalnya untuk komoditas alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi tidak perlu pertimbangan teknis (Pertek) untuk syarat izin impor.
“Fakta di lapangan ada Permendag 8/2024 yang keluar 17 Mei 2024 terkait relaksasi aturan ini di sini perizinan impor ada step yang di-cut, yang dipotong sehingga saat ini terutama untuk impor tekstil luar biasa banyak di Indonesia,” kata Casytha dalam Rapat Kerja, di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta.
Dia menyebut beberapa pabrik tekstil di Jawa Tengah tutup. Imbasnya, sebanyak 1.500 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Karanganyar dan ada 8.000 orang di Semarang. Dengan banyaknya orang terkena PHK ini, lanjutnya, otomatis akan meningkatkan angka pengangguran di Jateng. Alhasil, angka kemiskinan juga pasti akan turut naik. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan visi misi Indonesia Emas tahun 2045.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan peraturan tersebut mengalami beberapa kali revisi. Dia menyebut akan terus berkomunikasi dengan kementerian terkait mengenai dampak revisi Permendag 8/2024, terutama di sektor industri tekstil.
“Kalau kita mau relaksasi impor bahan baku untuk bisa diekspor sehingga bisa seimbang bahan bakunya, tapi kemarin-kemarin banjirnya sampai Pasar Tanah Abang sepi menyebabkan kita perketat masuk barang-barang. Kemudian menimbulkan dampak kepada para penumpang. Ini direlaksasikan lagi. Kami terus komunikasi Kementerian terkait berkaitan tekstil dan besi-baja,” jelasnya.
Dia menambahkan kedua hal tersebut akan menjadi fokusnya. Sebab, dunia usaha seringkali terjadi praktek dumping atau barang impor yang dijual lebih murah sehingga dapat mematikan pasar dalam negeri.
2. Tapera
Casytha juga menyinggung program Tapera. Dia menilai iuran tersebut menambah beban, baik dari pekerja maupun pengusaha. Pasalnya, aturan itu mewajibkan adanya potongan sebesar 2,5% gaji pekerja baik swasta maupun PNS dan 0,5% ditanggung perusahaan.
Menanggapi hal itu, Sri Mulyani menjelaskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan anggaran sejak tahun 2015 untuk program perumahan rakyat. Dia menyebut dari tahun 2015 sampai 2024 telah mengucurkan anggaran dengan total Rp 228,9 triliun.
“APBN telah hadir untuk perumahan rakyat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kan itu yang ingin kita capai. Kita akan menggunakan APBN. Jadi total kehadiran APBN untuk bantu sektor perumahan terutama MBR dari 2015 hingga 2024 sudah Rp 228,9 triliun” ujarnya.
Sri Mulyani menyebut anggaran untuk perumahan rakyat itu dialokasikan ke beberapa layanan, seperti subsidi uang muka rumah, subsidi suku bunga, hingga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Langkah ini diambil agar bank-bank memberikan angsuran kredit murah kepada MBR.
“Jadi, semenjak 2015 kita masukkan Rp 13,3 triliun itu dari pembangunan rumah susun dana bergulir FLPP sebanyak Rp 5,1 triliun, subsidi uang muka Rp 220 miliar, subsidi suku bunga, plus dananya sendiri yang bergulir untuk menciptakan likuiditas,” terangnya.
Dia merinci tahun 2016, alokasi anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 15,52 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 18 triliun, tahun 2019 sebesar Rp 18,81 triliun. Tahun 2020, anggarannya naik menjadi Rp 24,19 triliun.
Kemudian untuk tahun 2021, naik lagi menjadi Rp 28,95 triliun. Untuk tahun 2022 naik sebesar Rp 34,15 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp 31,88 triliun. Untuk, tahun 2024 sebesar Rp 28,85 triliun.
Dia menegaskan pihaknya memahami beban masyarakat. Dia berkomitmen untuk terus mengurangi penderitaan masyarakat dengan berbagai cara melalui APBN.
“Jadi saya tekankan, kami memahami beban masyarakat dan pakai APBN juga ingin mengurangi beban masyarakat melalui berbagai cara. Kalau perumahan adalah tadi lebih dari 228 T yang sudah dimasukkan dan sekarang dana FLPP sudah lebih dari 105 triliun yang memutar menjadi Rp 167 T bagi MBR,” jelasnya.
3. Wanti-wanti soal APBN 2025
Sri Mulyani juga menanggapi terkait peluang pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mengubah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 yang saat ini tengah disusun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Awalnya, Anggota DPD RI Tamsil Linrung bertanya perihal kepastian APBN Perubahan (APBNP) di era kepemimpinan Prabowo. Pasalnya, dia khawatir perubahan APBN hanya untuk memenuhi janji-janji politik Prabowo, seperti program makan siang gratis hingga melanjutkan pembangunan ibu kota nusantara (IKN). Menurutnya, program-program tersebut belum diketahui besaran dana yang dibutuhkan sehingga berpotensi sebagai program yang mangkrak.
Merespon hal tersebut, Sri Mulyani menerangkan mekanisme APBNP sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 yang mana pemerintahan baru berwenang untuk melakukan perubahan atau tidak. Pihaknya pun terus menjalin komunikasi dengan tim Prabowo dalam menyusun APBN 2025. Dengan begitu, penyusunannya sesuai dengan program-program yang diusung presiden terpilih tersebut.
“Namun, kami di dalam menjalankan tugas hari ini untuk menyusun APBN 2025, kita juga terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan tim yang disampaikan oleh pak Prabowo sehingga kita mencoba memahami dan mendesainnya sesuai dengan tadi yang disampaikan janji-janji maupun berbagai program,” kata Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu menjelaskan APBN harus tetap dijaga kesehatannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan begitu, APBN tetap menjadi sumber instrumen yang menjawab permasalahan pembangunan dalam negeri.
Dia juga menekankan APBN tidak bisa dijaga secara spontan dalam jangka pendek. Untuk itu, pihaknya terus mencari jalan tengah untuk tetap menjaga keseimbangan berbagai program mendatang.
“Namun, di sisi lain jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan terus APBN-nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya sehingga APBN menjadi jebol sendiri. Ini yang terjadi di banyak negara di mana krisis ekonomi dimulai dengan APBN yang tidak sustainable,” imbuhnya.
Dia pun memberi contoh negara yang terbukti tidak dapat menjaga APBN-nya, yakni Argentina. Pada abad ke-19, lanjut Sri Mulyani, kondisi ekonomi negara tersebut sangat maju sehingga membuatnya menjadi negara kaya. Namun, karena APBN tidak dikelola dengan baik, negara tersebut terjebak dalam middle income trap.
