KNews.id- Habib Rizieq Shihab (HRS) menyampaikan seruannya terkait serangan Israel terhadap rakyat Palestina. Habib Rizieq meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak tegas pihak yang terang-terangan membela zionis Israel.
“Dan melalui sambutan saya juga, saya bersama umat memohon dengan sangat hormat kepada Bapak Presiden RI dan jajaran Polhukam RI, termasuk TNI dan Polri serta Kejaksaan RI, agar segera menindak tegas siapa pun dari kelompok mana pun di NKRI yang secara vulgar membela zionis Israel atau dengan sengaja mengibarkan bendera zionis Israel atau membangun museum holocaust Israel atau mendirikan arau menyerang umat yang sedang aksi damai bela Palestina,” kata Habib Rizieq Shihab.
Sambutan Habib Rizieq itu dibacakan Ketua SC Munajat Kubro sekaligus menantu HRS Muhammad Bin Husein Alatas di Monas, Jakarta. Habib Rizieq tidak hadir karena sedang mendampingi istrinya yang sedang sakit.
Habib Rizieq mengatakan pembelaan terhadap Israel bertentangan dengan UUD 1945. Habib Rizieq kemudian menyinggung bentrok ormas di Bitung, Sulawesi Utara.
“Karena yang demikian itu telah nyata melanggar konstitusi, yaitu Pembukaan UUD 1945 dan Permenlu RI Nomor 3 Tahun 2019 serta bisa menimbulkan keonaran dan kerusuhan seperti yang terjadi baru-baru ini di Kota Bitung, Manado, Sulawesi Utara,” kata Rizieq.
“Mereka harus ditindak dengan tegas, bubarkan ormasnya dan tangkap pengurusnya, serta tutup Museum Holocaust Israelnya, dan robohkan zionis Israelnya agar tidak menimbulkan kegaduhan yang bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional. Semoga pemerintah segera mengambil langkah cepat dan tepat sesuai amanat perundang-undangan,” ujarnya.
Berkaitan dengan pemilu, Habib Rizieq juga menyampaikan tiga seruan dalam aksi Munajat Kubro 212. Berikut seruan tersebut:
1. Bahwa ulama dan umaro bersama segenap rakyat wajib beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, karena iman dan takwa itulah kunci keselamatan dunia dan akhirat.
2. Bahwa Pemilu 2024 wajib digelar dengan jujur adil dan damai sesuai amanat konstitusi, sehingga semua pihak harus fokus serius dan tulus untuk berpolitik dengan ahlakul karimah, tanpa kecurangan atau tipu-tipu atau caci maki atau politik uang atau kampanye hitam atau menghalalkan segala cara, supaya rakyat dan bangsa Indonesia tidak lagi terbelah dan tidak lagi terpolarisasi, insyaallah.
3. Bahwa segenap bangsa Indonesia wajib menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945.
(Zs/Dtk)
