Penundaan Pemilu dan Penguasaan Oligarki
Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus dari para pakar dan elit politik tersebut jelang tahun politik adalah kembali bergulirnya wacana penundaan Pemilu yang disampaikan kembali oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Menurut pakar ekonomi Prof. Anthony Budiawan, isu perpanjangan dan penundaan Pemilu melanggar konstitusi, jadi tak perlu disuarakan. Soal anggaran juga tak bisa menjadi alasan penundaan Pemilu karena ada dana di APBN yang sudah disiapkan dan itu harus dipakai. “Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan penundaan Pemilu,” ujarnya menegaskan.
Anthony meminta pejabat publik, apalagi ketua MPR tak asal bicara. Berbeda dengan rakyat biasa, pejabat publik harusnya ada rambu-rambu dan seharusnya bicara sesuai konstitusi.
Bagi budayawan Eros Djarot, pembicaraan soal Pemilu harusnya lebih maju lagi dan bukan sekadar soal Pemilu atau membicarakan siapa pengganti presiden. Sebab yang ditunggu bukanlah sekadar siapa menjadi presiden berikutnya, namun perubahan yang lebih substansial. “Saya melihat pembangunan dalam konteks material ada kontribusi yang baik. Tapi pembangunan immaterial adalah hal yang serius yang perlu jadi pembicaraan,” ujar Eros. Ia menegaskan, kekuasaan hari ini sesungguhnya masih di tangan oligarki. Ekonomi dikendalikan dan core financial dipegang oleh segelintir orang.
