KNews.id – Pemerintah Indonesia berencana menjalin kerja sama dengan Elon Musk, orang terkaya dunia saat ini, untuk memberikan akses internet di puskesmas.
Muhammad Syaiqullah, dosen di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) mengatakan, kerja sama ini harus memiliki asesmen yang matang karena terdapat potensi ancaman terhadap keamanan siber Indonesia.
“Operasionalisasi internet di Indonesia harus mempertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan,” kata Syauqillah saat mengunjungi kantor Tempo pada Kamis, 14 September 2023. Menurutnya, potensi ancaman yang diberikan bisa saja melebihi kebutuhan yang ada di puskesmas.
Syauqillah beranggapan, kehadiran pihak asing untuk memberikan koneksi internet di puskesmas dapat menjadi ancaman bagi keamanan siber nasional. Hal ini dikarenakan pihak asing tersebut jadi memiliki kontrol terhadap infrastruktur strategis nasional yaitu jaringan internet.
Terkait hal ini, Syauqillah mengatakan pemerintah harus mengetahui jelas kebutuhan yang ada di puskesmas. Dia beranggapan, lebih baik pemerintah mengoptimalkan operator dalam negeri jika kebutuhannya dapat terpenuhi.
“Kalau dia butuhnya air segalon, buat apa kita kasih dia air sekolam? Kan enggak butuh sebetulnya,” ujar Syauqillah. Hal ini, kata dia, perlu dipertanyakan kembali ke Kementerian Kesehatan yang diketahui mengajukan wacana kerja sama dengan Starlink milik Elon Musk.
Diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat bertemu Elon Musk bulan lalu untuk mengupayakan peningkatan layanan puskesmas. Menurut Budi Gunadi Sadikin, kerja sama ini diharapkan dapat membantu puskesmas terpencil yang masuk dalam kategori 3T: tertinggal, terdepan, terluar.
“Ini merupakan upaya kami untuk memastikan layanan kesehatan yang setara dan merata di Tanah Air. Puskesmas sebagai garda terdepan untuk menciptakan masyarakat yang sehat harus dipastikan infrastrukturnya memadai,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Ahad, 6 Juni 2023.
Lebih lanjut, Syauqillah berujar SKSG UI telah menyusun policy paper atau rekomendasi kebijakan soal keamanan siber yang akan diberikan ke Kementerian/Lembaga terkait.
Di dalamnya, kata dia, terdapat bahasan mengenai Starlink, infrastruktur internet, dan isu-isu lain dalam keamanan siber nasional, seperti soal serangan siber, kejahatan siber, dan terorisme siber. Kajian dan rekomendasi kebijakan ini akan diterbitkan Universitas Indonesia pada Senin, 18 September 2023. (Zs/Tmp)
