KNews.id – Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan mendorong agar pemerintah segera mengambil sikap dan menyatakan negara saat ini sedang darurat judi online.
Pernyataan itu disampaikan Hinca dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Rabu (26/6). Hinca meminta PPATK untuk mulai pro aktif menjalin komunikasi terkait masifnya transaksi judi online di lingkungan pemerintah.
“Yang mau kita potret adalah ternyata ini sudah masif dan sudah menyebar di semua lini. Dan karena itu negara harus mengambil sikap. Mengatakan langsung kita sudah darurat judi online,” kata Hinca dalam rapat.
Menurut Hinca, Komisi III DPR memiliki pandangan yang sama bahwa judi online tengah menjadi isu besar negara ini. Karenanya, sebagai intelijen keuangan, PPATK harus berada paling depan menghadapi masalah tersebut.
Hinca secara khusus meminta PPATK membuat klaster khusus lembaga-lembaga negara yang terlibat judi online. Bukan hanya DPR dan DPRD, yang disebut terlibat dan angkanya mencapai 53 ribu transaksi, bahkan termasuk aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan.
“Kalau tadi legislatif kami ini terbuka saja. Kalau memang ada sebutkan. Nanti tinggal buat klasternya,” kata Hinca.
“Anda harus juga pro aktif pergi ke BKN, atau BSN, yang membina pegawai negeri. APH, mulai kepolisian, kejaksaan, dan seterusnya, sekolah-sekolah, tokoh-tokoh masyarakat atau ormas-ormas. Dan banyak lagi,” imbuhnya.
Politikus Partai Demokrat itu ingin pemerintah segera mengambil langkah khusus karena judi online telah menjadi masalah darurat.
“Saya kira judi online ini bukan lagi diskusi, tapi dieksekusi. Dan Anda berada di terdepan. Saya setuju pimpinan ruangan ini menjadi energi kita bersama, sama-sama untuk memerangi judi online ini,” katanya.
