KNews – Pecat Immanuel Ebenezer, langkah Erick Thohir bungkam hak bersuara. Menteri BUMN, Erick Thohir usai pemecatan yang dilakukannya kepada Immanuel Ebenezer yang merupakan ketua Relawan Jokowi Mania itu dinilai sebagai matinya demokrasi oleh rakyat.
Pasalnya,Immanuel Ebenezer yang juga menjabat sebagai komisaris anak perusahaan BUMN, PT. Mega Eltra tersebut hanya memberikan pendapatnya sebagai rakyat saat menjadi saksi kasus Munarman.
Namun, pemecatan itu dilakukan, lantaran kesaksian Immanuel Ebenezer dinilai oleh Erick Thohir meringankan bagi terdakwa kasus tindak pidana dugaan teroris terhadap Munarman.
Kendati demikian, pemecatan yang dilakukan Erick Thohir itu dinilai sebagai matinya demokrasi, matinya kebebasan menyuarakan pendapat, serta pembungkaman bersuara.
Pasalnya, pemecatan Immanuel Ebenezer beberapa saat usai kesaksiannya dalam sidang Munarman dinilai sebagai langkah menghalangi hak warga negara untuk bersuara.
“Erick Thohir lupa sedang mencalonkan diri sebagai Presiden. Nanti orang tanya apa dia berpihak pada hak asasi manusia (HAM), kemudian ditanya lagi kenapa memecat Munarman. Jadi Erick Thohir sedang menabung kebohongan,” kata pengamat politik, Rocky Gerung dikutip Hops.ID dari Pikiran-Rakyat.com.
Dinilai Rocky Gerung, dengan menghalangi orang untuk bersaksi sama saja seperti menjadi penghalang penegakkan pesan demokrasi yang tertuang dalam konstitusi Indonesia.
“Seluruh pasal tentang HAM itu ada di dalam konstitusi kita. Jadi Erick Thohir enggak paham konstitusi. Untuk apa dia mau jadi calon Presiden,” ujar Rocky Gerung.
Erick Thohir disebut seharusnya berujar jika ia bertanggung jawab atas Immanuel Ebenezer, bukan memecatnya usai memberikan kesaksian.
“Mestinya dia mengatakan dia yang bertanggung jawab atas saudara Noel (panggilan Immanuel Ebenezer) sebagai bawahannya,” tegas Rocky Gerung.
“Sebagai warga negara dia berhak untuk memberi kesaksian di pengadilan karena demi menegakkan HAM. Kalau Erick Thohir bicara begitu, dia dapat poin besar dari LSM,” sambungnya. (RKZ/hops)
