Metode Jabatan Lebih Dari Satu Disetel Pihak Oligarki Atau Adopsi Soekarno atau RRC ?

Oleh, Damai Hari Lubis.

KNews.id Sepertinya Jokowi, meniru gaya pemerintahan Soekarno, khususnya didalam pola pemeberian jabatan terhadap seorang yang lebih dari satu, dan semua jabatan rangkap dimaksud, merupakan jabatan yang cukup penting.

Contoh, terkait sosok  Soebandrio, tokoh PKI. Saat Soekarno berkuasa, yang

mendapat vonis mati, lalu dikurangi menjadi seumur hidup.

Pada November 1959, Soebandrio selaku Menteri Luar Negeri Indonesia mendirikan Badan Pusat Intelijen, lalu sekaligus Ia menjadi pemimpin pertamanya.

Berikutnya, pada tahun 1960, Sobandrio ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Dwikora I dan sebagai Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri pada tahun 1962. Artinya Soebandrio merangkap tiga jabatan tersebut sekaligus.

Ala Soekarno ini, mungkin masih bisa diterima oleh pemikiran nalar secara positif, atau adanya faktor pembenaran, oleh sebab bisa jadi saat itu NRI. Masih kekurangan SDM. ?

Model Jokowi pun seperti Soekarno, namun pada masa SDM negara ini sudah banyak yang mumpuni.

Oleh Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan/ LBP. 3 level jabatan menteri pada periode Jokowi – Yusuf Kalla, lalu diberi belasan jabatan yang cukup penting sejak periode Kedua Jokowi – Ma’ruf Amin :

Era Jokowi – Yusuf Kalla :

1. Kepala Kantor Staf Kepresidenan

2.Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

3.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Jabatan LBP. Pada periode kedua Jokowi, dan tambahan nomenklatur pada Kemenko Kemaritiman, LBP. menjabat :

1. Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim
3. Menko Kemaritiman sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim (menteri sementara waktu)
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020)
6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri
7. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
8. Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali
9. Koordinator PPKM pada Juni 2021
10. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional
11. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional
12. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
13. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
14. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
15. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional . (

Maka, Jokowi sengaja telah menerapkan metode lebih dari satu jabatan kepada 1 orang, apakah ada andil dari ” pihak oligarki ” atau Jokowi memang mengadopsi metode yang Soekarno gunakan ? atau steering sebagai pressure dari pihak asing China, negara sumber utang RI. ? FHD/DHL)