Oleh: Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
KNews.id- Saat program Rosi di Kompas TV, Kamis (20/7/2023) malam, Luhut mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kampungan, karena menuding ada upaya dari penguasa menjegal pencalonan presiden Anies Baswedan.
LBP. yang ” pejabat publik namun mirip monster ( menakutkan ) “, kok malah menyerang ( AHY ) yang sedang menjalankan hak publiknya menyampaikan sebuah pendapat, yang dirasakan atau alami. Atau kah LBP. Lupa bahwa AHY. seorang Ketua Umum Partai yang memberi dukungan terhadap Anies Baswedan. Tentunya AHY. Mengamati, lalu merasakan sendiri, kemudian menilai gejala – gejala fenomena dan perkembangan dinamika lembaga aparatur hukum, dalam hal ini ” perlakuan KPK. ” yang jauh dari rules, melainkan dualisme hukum.
Dan apa yang AHY. Nyatakan, bahwa ada upaya dari penguasa menjegal ” pencalonan presiden Anies Baswedan “, merupakan gejala – gejala dan realitas fenomena politik kontemporer terlebih sebagai alat monitornya bisa didapat dari beberapa kader Partai Demokrat yang duduk sebagai anggota parlemen.
Makna selebihnya, AHY. sedang menjalankan proses demokrasi modern. Sehingga jika LBP. Menganggap AHY. Sedang melakukan kritisi, justru semestinya Ia tampung, selaku seorang pejabat publik, lalu gunakan sebagai partner dialog, untuk bahan evaluasi.
Dan publik bangsa ini, memang banyak yang mempertanyakan, utamanya terkait, isu bahwa KPK. ” yang kabarnya ngotot akan mempertersangkakan Anies “, terkait pertanggungjawaban keuangan yang menyangkut pembangunan JIS. walau berdasarkan hasil audit BPK. Anies tidak ada temuan melakukan hal yang merugikan sektor keuangan negara.
Dimata publik , KPK. Memang tidak objektif, diskriminatif hukum, tidak sesuai due of proccess, khususnya kasus yang mereka tangani terhadap diri Ahok, yang juga mantan Gubernur DKI. Jakarta, yang justru hasil audit BPK. ada temuan kerugian keuangan milik negara.
Dan komparasi lainnya, publik juga merasakan keganjilan terhadap kasus yang menyangkut diri Ganjar dan Prabowo, yang keduanya sama – sama ( bertiga ) dengan Anies Baswedan bakal kontestan pilpres pada 2024.
Ganjar merupakan salah seorang aktor yang ramai diberitakan, sebagai subjek hukum yang terlibat pada kasus korupsi E.KTP. Kasus yang menjerat eks Ketum Golkar Setya Novanto. Begitu pula diri Prabowo, ramai rumor dirinya terlibat dalam kasus BTS. yang membuat eks Menkoinfo menjadi TSK. Juga ramai dimedia, bahwa Prabowo bermasalah dalam kasus terkait pengadaan anggaran Alustista.
Maka yang ” kampungan bahkan arogan, ” dalam makna tidak tanggap atau menolak untuk bisa memahami sebuah kebebasan berpendapat, adalah LBP. Bukan AHY.
Ibaratnya Justru LBP. Sedang menunjuk dirinya sendiri ” kampungan “. (FHD/dhl)
