“Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 pada intinya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja itu harus diperbaiki dan bukan diganti dengan Perppu 2/2022 yang substansinya hampir sama dengan UU Cipta Kerja,” lanjut putusan itu.
KSPSI menilai Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan berisi aturan-aturan yang lebih buruk ketimbang UU Cipta Kerja. Artinya aturan itu juga lebih buruk ketimbang UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Penerbitan Perppu Cipta Kerja dinilai jadi bukti Presiden telah melecehkan aspirasi rakyat, khususnya kaum buruh. Alasannya, karena gerakan buruh berupa unjuk rasa dan demonstrasi menentang UU Cipta Kerja telah dilakukan berkali-kali hampir di semua wilayah RI selama 2 tahun belakangan ini.
“Sebaliknya, Penerbitan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja, membuktikan bahwa Presiden lebih berkhidmat kepada kepentingan oligarki/investor/pengusaha ketimbang kepentingan rakyat dengan berdalih adanya kegentingan yang memaksa, di mana alasan itu adalah bohong belaka dan bersifat sangat sepihak,” tegas putusan itu.
 pada tanggal 25 November 2021 lalu telah tegas menyatakan bahwa UU Cipta Kerja harus diperbaiki){kind=link}