KNews – KRAS: proyek pemerintah pakai baja impor. BUMN baja, PT Krakatau Steel Tbk menduga, baja-baja impor banyak dipergunakan dalam proyek pemerintah. Karena itu, Krakatau Steel segera mengendalikan impor baja.
“Pengendalian impor harus jadi agenda pemerintah. Dalam rapat dengan DPR kemarin, pak Silmy sempat presentasi (Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim). Ada 3 yang urgent sekali,” kata Direktur Komersial Krakatau Steel Melati Sarnita kepada CNBC Indonesia.
Tiga hal penting yang disorot tersebut adalah usulan kebijakan untuk mendukung industri baja nasional.
Yaitu, pengendalian impor, trade remedies, serta peningkatan efektivitas penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan mendorong tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada proyek-proyek pemerintah.
Dalam dokumen paparan Krakatau Steel tersebut, pengendalian impor dibutuhkan karena ketiadaan database sistem informasi baja nasional (Neraca Komoditas Baja) dalam proses persetujuan impor.
Yang mengakibatkan tingginya volume impor produk baja. Dan rendahnya tingkat utilisasi industri baja dalam negeri yang hanya mencapai 40 – 60%. Jauh dari kondisi ideal di atas 80%.
Krakatau Steel menilai, dengan mendorong standar TKDN juga harus dilakukan produk karenan impor banyak dipergunakan pada berbagai proyek-proyek pemerintah.
Akibatnya, produksi nasional tidak terserap optimal, sehingga berdampak pada semakin rendahnya utilisasi industri baja nasional. Dan, menyumbang defisit neraca perdagangan.
“Kebutuhan bajanya luar biasa. Patut diduga maraknya impor karena proyek IKN. Kami tidak ingin dengan alasan kebutuhan, industri di dalam negeri dimatikan,” katanya, Senin (14/2/2022).Bahkan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin rapat dengan Kementerian Perindustrian dan Krakatau Steel melontarkan dugaan maraknya impor akibat adanya rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru.
Melati mengatakan, kemudahan tarif dalam kerangka Free Trade Agreement (FTA) Indonesia dengan negara-negara produsen baja besar dunia seperti China, Jepang, dan Korea memberi keleluasaan masuknya baja impor.
“Situasi tersebut semakin diperburuk overcapacity di China yang memiliki produksi sebesar 1,03 miliar ton pada tahun 2021. Serta maraknya praktik circumvention (pengalihan kode HS),” ujarnya.
Selama 5 tahun terakhir, lanjutnya, volume impor baja paduan meningkat signifikan.
“Ini indikasi maraknya praktik circumvention oleh eksportir terutama yang berasal dari China dan mulai diikuti oleh negara-negara lain, seperti Jepang dan Korea. Indikasi karena harganya murah, bahkan lebih murah dari baja karbon,” kata dia.
Padahal, jelas Melati, jika mengacu penggunaan baja paduan yang sebenarnya, baja paduan diproduksi untuk digunakan oleh industri yang membutuhkan baja khusus.
Seperti industri otomotif dan komponennya, industri mould and dies, dan industri alat besar dan komponennya.
“Karena itu harga jualnya lebih tinggi dari baja karbon,” kata Melati.
Dalam catatan Krakatau Steel, impor baja tahun 2021 mencapai sebesar 5,80 juta ton, melonjak 22% dibandingkan tahun 2020 sebesar 4,76 juta ton.
Dimana porsi impor terbesar merupakan produk baja Cold Rolled Coil/Sheet sebesar 1,85 juta ton yang melonjak signifikan hingga 73% dibandingkan tahun 2020. Dari total impor tahun 2021, sebesar 2,2 juta ton merupakan porsi baja paduan (38%).
“Pengendalian impor sangat penting meningkatkan utilisasi pabrik dalam negeri. Pabrik baja terintegrasi tidak akan mendapat keuntungan jika utilisasinya rendah. Dalam kondisi normal pun marjin keuntungan yang didapatkan pabrik baja terintegrasi jauh lebih rendah dibandingkan dengan pabrik baja yang hanya rolling mill atau pedagang baja/trader,” kata Melati.
Menurut catatan Krakatau Steel, volume tersebut masih sangat besar melebihi kebutuhan baja paduan untuk industri dalam negeri yang hanya sekitar 10%. (RKZ/cnbc)
