KNews.id – Jakarta ,Pemerintah Arab Saudi menyepakati solusi bersama dengan pemerintah Indonesia dalam mengatur umrah backpacker. Hal ini disebutkan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah dalam masa kunjungannya ke Indonesia.
Solusi yang disebutkan Menteri Tawfiq adalah menyelaraskan Nusuk dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Khususnya pada pasal 86, dibahas perjalanan umrah harus melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Perlu diketahui, kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi mengizinkan ibadah umrah hanya dengan visa turis. Hal ini pun mempermudah masyarakat untuk melakukan umrah mandiri atau umrah backpacker melalui aplikasi Nusuk tersebut.
Menteri Tawfiq menyampaikan kesepakatan penyelarasan Nusuk dengan regulasi di Indonesia saat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum AMPHURI Firman M Nur di Hotel St. Regis, Jakarta, pada Selasa (30/4/2024). Disebutkan, jemaah umrah tetap memilih PPIU resmi terdaftar bila melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi Nusuk.
Melalui pertemuan keduanya, Firman menyebut, Indonesia juga akan menjadi negara percontohan yang mengakomodir PPIU berizin dan memiliki kemampuan untuk bisa listed di aplikasi Nusuk.
“Jadi, kalau nanti mau lewat Nusuk, jemaah bisa memilih PPIU yang sudah listed di Nusuk,” kata Firman.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa umrah backpacker banyak dimanfaatkan oknum untuk melakukan hal dengan tujuan yang tidak baik.
“Bagaimana sering kali umroh dijadikan modus orang untuk menyiasati antrian yang panjang atau mungkin mencari pekerjaan di Saudi dengan cara modern banyak modus-modus lain sehingga soal umrah backpacker ini akan semakin membuka peluang modus-modus yang tadi sudah dikhawatirkan,” ujar Yaqut.
Pria yang akrab disapa Gus Men ini mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ini. Yaqut menyebut akan mendalami terkait umrah backpacker tersebut.
Melalui rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, dilihat secara daring. Menag mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan Duta Besar Arab Saudi terkait umrah backpacker.
“Kami Kementerian Agama sudah bicara dengan Kementerian Haji Kerajaan Saudi Arabia. Dan hari Jumat yang lalu, saya sudah ketemu dengan Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia secara teknis membicarakan bagaimana nanti cara mengatasi problem-problem yang muncul dalam umrah backpacker ini,” jelasnya.
Gus Men juga menegaskan, pihaknya dan Arab Saudi sudah membentuk tim khusus untuk menangani fenomena umrah backpacker.
“Untuk memberikan insight, kebijakan-kebijakan yang bisa digunakan untuk menjadi jembatan antara Nusuk dan kepentingan kita. Kita sudah ada tim di PHU (Dirjen Penyelenggaraan Haji Umrah) dan kedutaan Saudi untuk mempersiapkan segala kebijakan yang diperlukan untuk menyiasati,” terang Gus Men.
Gus Men juga mengungkapkan, pihaknya menawarkan platform kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. “Di Saudi itu menggunakan platform yang namanya Nusuk yang siapa saja orang tanpa harus tergabung di dalam travel, PPIU itu, dia bisa klik mengurus penerbangannya dan segala keperluannya di Saudi,” pungkas Gus Men.
