KNews.id – Jakarta, Anies Baswedan mengimbau Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan yang sudah dibentuk Komisi X DPR RI untuk membahas masalah fundamental dari kisruhnya kenaikan biaya pendidikan tinggi di Indonesia belakangan ini. Panja ini akan mengusut penyebab kenaikan Uang Kuliah Tunggal atau UKT yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri.
Menanggapi sidang Panja yang akan digelar Komisi X dengan menghadirkan pihak terkait, seperti Kemendikbud, Kemenkeu, dan Kemendagri, menurut Anies, pembahasan seharusnya tidak berfokus pada persentase. “Sebaiknya dibahas problem fundamentalnya, bukan soal persentase kenaikannya saja karena kalau hanya mendiskusikan persentase tidak akan menyelesaikan masalah,” kata Anies saat ditemui di Kampung Marlina, Muara Baru Jakarta Utara, Ahad, 19 Mei 2024.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek pada 2014 ini mengungkap bahwa persoalan mahalnya pendidikan tinggi ini sebenarnya sederhana, yakni kepada siapa biaya pendidikan mahal ini dibebankan, “Kepada keluarga atau negara? Itu hal mendasarnya,” kata Anies.
Selama hal tersebut tidak dibereskan dan hanya berdiskusi soal persentase, menurut Anies, masalah ini tidak akan pernah selesai.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan Panja Pembiayaan Pendidikan telah dibentuk untuk mengetahui penyebab kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT pada beberapa bulan belakangan. “Mulai Senin akan mulai sidang-sidang, tidak hanya soal UKT, tapi juga biaya pendidikan lainnya,” kata dia, Ahad.
Dalam panja ini, Dede menjelaskan, komisinya akan mengundang pihak-pihak terkait, seperti penyelengara pendidikan, pengamat pendidikan dan pelaksana pendidikan. Upaya mendesak serta mengawasi pemerintah untuk menyelesaikan isu biaya kuliah mahal ini turut menghadirkan para mahasiswa, guru, orang tua siswa, dan Pemda.
Dari sisi pemerintahan, selain Kemendikbud, Dede akan menghadirkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. “Targetnya untuk mengetahui sebenarnya berapa standar biaya pendidikan yang harus disiapkan, baik oleh negara maupun masyarakat karena pendidikan adalah investasi sumber daya manusia, bukan industri,” kata dia.
Menurut Dede, panja ini juga kan membahas apakah anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sudah tepat sasaran atau mungkin sebenarnya masih belum sesuai harapan, “Sehingga kita bisa tahu kenaikan itu niscaya atau tidak, serta di mana peran pemerintah dalam mengantisipasi mahalnya biaya pendidikan,” kata dia.
Dengan demikian, melalui panja ini, diharapkan bisa mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan di Indonesia. Biaya pendidikan akan menjadi fokus pada panja yang akan berlangsung.
