KNews.id – Kesaksian empat menteri Kabinet Indonesia Maju di sidang sengketa Pilpres 2024 dinilai mematahkan narasi penyalahgunaan bansos yang kerap disinggung tim hukum paslon 02 dan 03. Tim Prabowo meyakini pernyataan para menteri semakin menguatkan bahwa tidak ada penyalahgunaan bansos di Pemilu 2024.
Empat menteri yang bersaksi untuk menjelaskan perihal bansos itu adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Keempatnya memaparkan lengkap terkait pembagian bansos menjelang pemilu dan juga alasan mengapa pembagian bansos dirapel menjelang Pemilu 2024.
“Hari ini jelas sekali Menkeu, Pak Menko, dan Mensos menyatakan tidak ada penyalahgunaan bansos yang selama ini dikemukakan dan didalilkan kedua pemohon di sidang,” kata Yusril saat konferensi pers usai sidang di gedung MKRI, Jakarta, Jumat (5/4).
Menurut Yusril, paparan para menteri khususnya Mensos Risma menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membagikan bansos dalambentuk beras. Dengan keterangan itu, menurutnya dalil para pemohon terkait penyalahgunaan bansos itu terbantahkan.
“Bu Risma tegas menyatakan tidak ada sama sekali dalam bentuk barang, beras, tidak ada sama sekali,” ungkapnya.
“Jadi apa yang selama ini didalilkan penyalahgunaan bansos dibantah oleh Bu Risma sendiri,” sambungnya.
Yusril juga menegaskan penambahan jumlah bansos bertepatan yang dilakukan pada masa-masa jelang Pemilu 2024 tak terbukti.
“Begitu juga peningkatan berlipat ganda jumlah bansos juga tidak terbukti di sidang ini dan dibantah oleh Menkeu, Pak Menko Perekonomian, dan Mensos,” tuturnya.
Tuduhan Jokowi Cawe-cawe Dinilai Tim Prabowo Terbantahkan
Lebih lanjut, tim hukum Prabowo-Gibran lainnya yakni Otto Hasibuan mengatakan eterangan dari para menteri membuat tudingan soal cawe-cawe Presiden Jokowi terbantahkan. Dia mengatakan tudingan Jokowi turun membagikan bansos juga terbantahkan.
“Tuduhan kepada Bapak Jokowi, Presiden RI, yang cawe-cawe dan juga turun ke lapangan membagikan bansos sudah terbantahkan, tadi dijelaskan oleh dua menko dan dua menteri,” kata Otto dalam konferensi pers usai sidang.
Otto mengatakan dalam sidang itu terungkap Jokowi bukan hanya tahun ini saja berkeliling bertemu warga. Menurutnya, selama menjabat, Jokowi memang sering turun langsung memastikan seluruh program kerja dan keputusan serta kebijakan yang diambil pemerintah sudah terlaksana dengan menemui sejumlah warga secara simbolik.
“Sehingga para menteri menyatakan tadi, mana mungkin dengan satu pertemuan mungkin hanya 1.000 orang yang hadir, dan mungkin hanya beberapa titik di beberapa daerah, paling banyak 800 ribu orang, apa mungkin bertemu dengan 800 ribu orang lantas terpengaruh seluruh Indonesia?” tanya Otto.
“Jangan sampai ada lagi anggapan presiden cawe-cawe, presiden intervensi, dan sebagainya. Itu hanya narasi, itu hanya asumsi. Presiden RI tak pernah intervensi dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum,” tambahnya.
