Lagi-lagi, ide ini mendapat kecaman dan penolakan pakar, aktivis demokrasi, dan publik, karena negara tidak dalam kondisi yang membuat amandemen konstitusi menjadi sesuatu yang imperatif. Terakhir, digulirkan wacana Jokowi akan dipasangkan dgn Ketum Partai Gerindra sebagai cawapres. Ketika wartawan menanyakan keabsahan wacana itu, jawaban Jokowi tidak jelas. Apapun, pemaparan di atas menegaskan bahwa Jokowi sangat khawatir pada Anies.
Maklum, Anies bersama Prabowo dan Ganjar konsisten berada di tiga besar aspiran capres dengan elektabilitas tinggi. Bahkan, trend elektabilitas Anies cenderung naik, sementara Prabowo dan Ganjar cenderung turun. Hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) terbaru mengungkapkan, jika Anies head to head dengan Ganjar dalam pilpres mendatang, hasilnya adalah Anies 47,8% dan Ganjar 43,9%.
Bila berhadap-hadapan dengan Prabowo, maka Anies akan meraup 48,6% dan Prabowo 42,8%. Dus, potensi Anies memenangkan pilpres semakin besar siapa pun lawannya. Di lain pihak, Anies adalah tokoh independen, bersih, dan punya visi sendiri tentang Indonesia masa depan yang bebas korupsi dan berkeadilan. Dengan begitu, mungkin saja ia tidak melanjutkan program pembangunan infrastruktur yang boros — tanpa meningkatkan produktivitas, kapasitas, dan daya saing ekonomi — yang sebagiannya didanai utang luar negeri yang besar, yang hari ini dampak negatifnya sangat terasa akibat nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terdepresiasi dan dunia berada di ambang resesi.
Anies juga sudah pasti tak akan memproteksi karier politik putera Jokowi bernama Gibran Rakabuming (Wali Kota Solo), anak mantunya Bobby Nasution (Wali Kota Medan), dan iparnya Anwar Usman (Ketua MK). Bukan karena Anies dendam, tapi lebih pada komitmennya pada pemberantasan KKN dan penegakan demokrasi yang sehat. Dua putera Jokowi, Gibran dan Kaesang Pangarep, belum lama ini dilaporkan ke polisi oleh akademisi Ubaidillah Badrun terkait KKN. Di luar itu, rezim Jokowi akan meninggalkan banyak masalah, baik yang diketahui publik maupun yang belum. Satu di antaranya adalah pembangunan IKN yang mendapat penolakan cukup luas karena, selain masalah teknis dan perundang-undangan, IKN menggunakan APBN yang cukup besar di saat kemiskinan meluas.
