Oleh: Damai Hari Lubis, SH.,MH, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212
KNews.id- Presiden jelas maksakan diri.Padahal tak mampu memimpin pemerintahan negara ini. Ini sebuah fakta. Mentang2 rakyat negeri ini sabar, tidak berupaya serius menurunkan paksa dirinya “ditengah jalan,” malah seperti ‘ngelunjak,’ kepingin tambah periode dari masa berakhir jabatannya dari 2024, walau dengan pola manufer tidak beradab dan langgar konstitusi.
Presiden jika diamati punya gaya pedagang obral sana sini buat agenda yang terasa gak jelas manfaat bagi ummat bangsa ini, hanya ” tuk jawama pribadi”. Walau yang bocor anggaran keuangan negara bukan uang para cukong. Malah jadi bajakan oligarki dan para menteri pun kebagian rejeki, hartanya bertambah entah darimana asalnya. Dan dirinya seperti tidak memikirkan nama baik masa kepemimpinannya serta pertanggung jawabannya kedepan terhadap sejarah, moral dan hukum.
DPR RI pantas dan waktunya gunakan tupoksi sesuai konsitusi terkait hak angket, interpelasi dan hak bertanya terhadap Jokowi selaku Presiden RI selama menjadi Kepala Pemerintahan RI utamanya sektor pertanggung jawaban ekonomi negara dan sektor penegakan hukum yang ditengarai amat sangat banyak pelanggaran konsitusi.
Di antaranya turut serta melakukan pembiaran proses hukum terhadap beberapa pejabat atau petinggi di kabinetnya. Juga wakil rakyat di parlemen, sebagai wakil rakyat semestinya menjadi lidah suara rakyat, namun nampak seperti sekelompok orang yang justru tunduk kepada atasannya, bukan sebagai lembaga pengawas yang disegani karena punya mandat yang dapat merekomendasikan impeachment kepada presiden, ini sangat aneh, DPR RI prakteknya kayak melemahkan fungsi lembaga terhormat yang mereka punya.
DPR RI harus segera sadar dan berbuat langkah bijak yang preventif terhadap amarah rakyat, bagaimana jika sewaktu-waktu terakumulasi lalu meledak bak 1998 saat orba yang rugi bangsa dan negara secara nasional. (AHM)
