KNews.id – Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Tom Lembong, menanggapi pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia soal adanya calon presiden yang menolak ibu kota negar (IKN) Nusantara turut menimbulkan keraguan calon investor.
Menurut pria bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong ini, keraguan investor menanamkan modal di IKN sebetulnya terjadi sejak lama. Ia menyebut keraguan itu bukan gara-gara penolakan Amin untuk melanjutkan proyek IKN, seperti yang disinggung Menteri Bahlil.
“Itu nonsense (omong kosong), lah,” kata Tom ketika ditemui di Gedung CSIS Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2023. “Kepercayaan investor lemah sejak dulu, bukan dari sekarang.”
Salah satu buktinya, kata Tom, batalnya investasi dari Softbank beberapa waktu lalu. Padahal, pemerintah sempat mengumumkan investor asal Jepang itu mau berinvestasi di ibu kota baru.
“Sekarang dibilang, fokus ke investor lokal saja. Tapi faktanya lebih dari 90 persen uang yang digelontorkan untuk IKN kan APBN,” ujar Tom.
Sebelumnya, Anies Baswedan memang menyampaikan bakal mengkaji ulang regulasi penetapan IKN jika terpilih menjadi presiden.Rencana pengkajian ulang UU IKN disampaikan Anies Baswedan ketika mengikuti serangkaian diskusi Desak Anies di Kota Bandung, Jawa Barat.
“Kalau kata Undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta. Dan menurut Undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kami akan kaji ulang itu semua,” kata Anies, Rabu, 29 November 2023.
Anies menyoroti anggaran yang begitu besar untuk IKN. Anies mengklaim dana sebesar Rp 460 triliun dapat dimanfaatkan ke sektor lainnya, mulai dari kesehatan sampai kesejahteraan rakyat, misalnya membangun Puskesmas. Termasuk untuk mengangkat kesejahteraan jutaan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), polisi, tentara.
Adapun Menteri Bahlil pada Senin lalu, meresmikan media center Indonesia Maju di antaranya untuk menjawab calon investor yang bertanya-tanya soal keberlanjutan rencana pembangunan yang dicanangkan Presiden Jokowi sebelumnya.
“Contoh, katakanlah sekarang ada salah satu tim dari pasangan capres yang bilang bahwa IKN mau dipindahkan. Nah, itu bisa ditanya di situ juga. Nanti kita hadirkan Kementerian PU, kita hadirkan Bappenas untuk bisa meluruskan,” tuturnya. (Zs/Tmp)
