Oleh : Damai Hari Lubis
Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
KNews.id – DPR RI sedang merancang UU. DKJ ( RUU. Daerah Khusus Jakarta ). Dalam RUU. DKJ. Jakarta tidak lagi menjadi ibukota negara, karena Ibukota sudah dipindahkan ke Paser & Senajam Kaltim.
Namun benarkah inisiasi original RUU. DKJ datang dari DPR RI. Bukan dari Jokowi sendiri, sekedar faktor malu – malu kucing, karena ada udang dibalik batu, mengingat jejak rekam dan karakterisrik Jokowi selama ini sarat ambigu, pemimpin yang sulit dipercaya, meliputi segudang kebohongan.
Dipastikan, RUU. DKJ jika disahkan menjadi undang – undang, akan memasung kehidupan demokrasi penduduk Jakarta untuk bebas memilih siapa figur yang layak memimpin mereka.
Selebihnya patut dibayangkan, jika sistim RUU. DKJ ini disahkan maka Jokowi bisa seenak udelnya mengangkat orang yang dia suka, dia akan manfaatkan sisa kursi kekuasaannya menunjuk keluarga atau kroninya sebagai Kepala Daerah atau Gubernur Daerah Jakarta, suka – suka dia mau Ahok, mau Bob Nasution, Mau Gibran atau mau Kaesang, atau Erick Thohir, terserah Jokowi atau setidak – tidaknya terserah presiden yang nanti terpilih di 2024.
Terhadap UU. IKN yang nyata sudah disahkan, namun nyatanya prasarana sebuah gedung pun belum terbangun, kecuali sekedar gambar promo dalam bentuk market sounding yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi ( mirip petugas marketing ), namun hingga kini, belum ada peminat diberbagai proyek sebagai peluang investasi di IKN. Kalau ada pun mungkin baru sekedar ” terangsang “.
Ilustrasinya yang pantas untuk seorang Jokowi, ibarat dirinya sedang memesan sebaskom besar tempe dan tahu bacem, namun belum terhidangkan, dirinya sudah dipesankan oleh kroninya, gudeg Jogja sepanci besar.
Jokowi bisa dianggap serakah, tentunya bacem dan soto yang dipesannya, yang tentu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk orang banyak ( kroninya ) namun tidak cukup untuk seluruh rakyat bangsa ini.
Maka realitas yang terjadi bacem tahu dan tempe belum terhidangkan, baru kompornya yang dihidupkan, Jokowi dipaksa sudah dipesankan soto oleh kroninya. Sehingga realisasi pelaksanaan UU. IKN belum tercapai sudah disodorkan UU. DGJ.  (Zs/NRS)
