KNews.id- Pinjaman senilai US$ 500 juta atau setara Rp7 triliun (kurs Rp 14.000/US$) digelontorkan ke Indonesia oleh Asian Development Bank (ADB). Pinjaman besar itu diberikan untuk mendukung pemerintah dalam memperluas akses keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok marjinal seperti perempuan dan kaum muda.
Dalam keterangan tertulis, Rabu (9/12), Poornima Jayawardana, Spesialis Sektor Keuangan ADB untuk Asia Tenggara, mengatakan pinjaman ini diberikan seiring dengan adanya program Promosi Inklusi Keuangan Inovatif (Promoting Innovative Financial Inclusion Program). Program ini disebut bisa mendorong sektor layanan keuangan lebih inklusif, hingga mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
“Dukungan reformasi dari program ini memungkinkan kebijakan dan teknologi yang mendorong inovasi dan menambah inklusi keuangan dengan membuka akses ke produk dan layanan keuangan formal, meningkatkan kualitas layanan tersebut, serta menjangkau populasi yang lebih luas dan belum sepenuhnya terlayani,” ujarnya.
“Inklusi keuangan akan berperan penting dalam pemulihan Indonesia dari pandemi penyakit virus korona (COVID-19). Akses yang lebih setara dan efisien ke produk dan layanan keuangan dapat memitigasi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi, membangun kembali penghidupan, dan bersiap menghadapi guncangan ekonomi di masa mendatang,” sambungnya.
Berdasarkan Survei Nasional Inklusi Keuangan yang diadakan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif menunjukkan, persentase orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening bank meningkat dari 35% pada 2016, menjadi 56% pada 2018. Meskipun mengalami kemajuan, Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.
Penyediaan layanan keuangan bagi seluruh penduduk merupakan tantangan bagi negara yang memiliki keragaman geografis dan budaya yang besar. Selain itu, masih ada perbedaan yang signifikan untuk akses ke produk-produk keuangan antar-daerah dan antar-kelompok penduduk.
Pandemi COVID-19 juga memperburuk situasi ekonomi, karena masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan biasanya tidak memiliki tabungan atau akses ke pinjaman. Program ADB ini dinilai bisa meningkatkan jumlah pengguna produk atau layanan keuangan dari lembaga keuangan formal, dari 76% pada 2019 menjadi 90% pada 2022.
Sementara itu, pinjaman senilai US$ 600 juta atau setara Rp 8,46 triliun (kurs RP 14.100) untuk PT PLN (Persero) telah disetujui ADB. Bantuan itu untuk mendorong energi baru terbarukan di Indonesia bagian timur. Program tersebut juga mencakup dua hibah masing-masing senilai US$3 juta dari Japan Fund for Poverty Reduction dan Asia Clean Energy Fund.
Program pembangunan jaringan listrik ini mendukung PLN meningkatkan akses listrik dan meningkatkan keandalan layanan di 9 provinsi di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ini adalah kelanjutan dari tahap pertama program yang dimulai tahun 2017 dan saat itu mencakup 8 provinsi di Sulawesi dan Nusa Tenggara.
“Program ini akan meningkatkan akses listrik yang berkelanjutan, adil, dan andal bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia, termasuk melalui pemanfaatan cahaya matahari dan sumber terbarukan lainnya,” kata Direktur Bidang Energi Asia Tenggara ADB,Toru Kubo,dalam keterangannya, Rabu (25/11).
“Listrik yang andal sangat penting agar masyarakat dapat mengakses peluang kerja dan layanan pendidikan serta kesehatan, terutama di masa pandemi penyakit virus korona (COVID-19). Program ini juga akan mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia timur dari pandemi dan berkontribusi bagi pertumbuhan yang adil dan tangguh,” tambahnya.
ADB memperkirakan perekonomian Indonesia akan berkontraksi 1,0% pada 2020, dibandingkan dengan pertumbuhan 5,0% pada 2019. Untuk meredam guncangan ekonomi, pemerintah mengadakan program listrik gratis bagi 24 juta rumah tangga miskin serta diskon 50% bagi 7 juta rumah tangga lainnya, dan hal ini dapat mengurangi pendapatan dan kemampuan PLN untuk membiayai operasinya.
Perekonomian Indonesia telah naik dua kali lipat sejak tahun 2000, sedangkan tingkat kemiskinan nasional telah turun ke 9,7% pada 2018, dari sebelumnya 19,1% pada 2000. Kemajuan tersebut kini terancam oleh pandemi COVID-19. Pemerintah terus mendorong pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Sebagian penduduk di timur Indonesia saat ini memiliki akses listrik yang terbatas.
Sekitar 56% rumah tangga di Papua belum memiliki akses listrik, atau memiliki akses namun tidak memadai. Demikian pula dengan sekitar 28% rumah tangga di Maluku. Angka-angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 4%. Pemerintah telah memprioritaskan program elektrifikasi bagi 433 desa yang saat ini tidak memiliki akses listrik, seluruhnya berlokasi di provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
“Program ini akan meningkatkan penyaluran listrik PLN yang berasal dari energi terbarukan bagi masyarakat terpencil hingga enam kali lipat, serta mengurangi konsumsi minyak tanah dan kayu dalam ruangan, yang diperkirakan akan menghasilkan manfaat lingkungan dan sosial secara signifikan,” kata Diana Connett, Spesialis Energi ADB. (AHM)
