KNews.id- Pemerintah era Jokowi sampai saat ini masih belum mampu memperbaiki kondisi ekonomi RI. Hal ini terlihat dari banyaknya cara yang dicari dalam upaya menstabilkan kondisi ekonomi dari berbagai hal. Namun, krisis yang terjadi ternyata bukan hanya soal ekonomi saja, melainkan ada hal lain yang juga bersifat mendasar dalam sebuah negara, yakni krisis demokrasi.
Ironisnya, Indonesia saat ini berada di posisi ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48.
Tentunya, angka ini merupakan angka terendah yang diperoleh RI dalam kurun waktu 14 tahun ini, dan bahkan Indonesia masuk dalam kategori demokrasi cacat. Adapun indeks demokrasi Indonesia berada di peringkat empat dan masih di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.
Laporan ini mengutip catatan dari The Economist Intelligence Unit (EIU) yang merilis Laporan Indeks Demokrasi 2020. Dimana dalam laporan tersebut menunjukkan Norwegia meraih skor tertinggi yakni 9,81 dan menjadikannya negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia.
Di posisi kedua ada Islandia dengan skor 9.37, disusul Swedia dengan skor 9.26, Selandia Baru dengan skor 9.25, dan Kanada dengan skor 9.24. Adapun negara dengan indeks demokrasi paling rendah adalah Korea Utara, dengan skor 1.08.
EIU menyebut secara global indeks demokrasi dunia menurun dibandingkan tahun lalu. Rata-rata skor indeks demokrasi dunia tahun ini tercatat 5.37, menurun dari yang sebelumnya 5.44. Angka ini pun tercatat sebagai rata-rata skor terendah sejak EIU merilis laporan tahunannya pada 2006 silam.
Menanggapi hal ini, analis sosial Universitas Bung Karno Muda Saleh mengatakan, bahwa wajar predikat tersebut diberikan kepada Indonesia, mengingat pemerintah saat ini membangun kepercayaan publik melalui influenser.
“Ini membahayakan, sama saja menjadikan masyarakat seperti fans-fans sepak bola, dan akan berujung pada pengotakan, skat-skat yang terjadi pada masyarakat, Ini bisa membunuh demokrasi di Indonesia, dan buktinya sudah terlihat kan,” tegasnya, hari ini di Jakarta.
Muda menilai, upaya penyampaian hasil kerja yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan influencer merupakan proses pembodohan yang jarang dilakukan oleh kebanyakan negara.
“Negara mana yang pakai jasa influenser, buzzer untuk menyampaikan hasil kerja, dan itupun saat ini ditutup-tutupi, kita tau masalah ekonomi kacau balau, dan para buzzer ini serentak menyerang dan menutupi masalah dengan info lain, misalnya saja masalah agama yang terus menerus dimunculkan, ini bahaya jika terus dirawat kondisi seperti ini,” tegasnya lagi.
Adapun Buzzer ini kata Muda, sudah waktunya ditangkap oleh para penegak hukum, karena bisa mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat.
“Mereka ini harus ditangkap, karena apa yang disampaikan para Buzzer ini bisa merusak pola, sikap dan cara pandang masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat akan terus menerus dipengaruhi oleh dua kelompok, akan menjadi haters yang diarahkan oeh para Buzzer.
“Saya melihat itu di sosial media, ada Denny Siregar, kalau bicara seperti dia yang punya negara ini, cara yang ia sampaikan seolah ia yang paling paham isi negeri ini, membatasi keinginan orang untuk berbuat baik untuk bangsa, ini sudah bahaya, jika berganti rezim yang model begini yang bisa hidup di tengah masyarakat, akan menjadi benalu,” tutupnya. (AHM/bcra)
