KNews.id – Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan masyarakat Indonesia yang notabene merupakan pemilik negerinya sendiri tidak boleh dikalahkan oleh satu keluarga Presiden Joko Widodo yang berisi 5 orang. Hal tersebut Ikrar sampaikan melalui acara bertajuk ‘Omon-omon Soal Oposisi’, seperti dikutip Minggu (10/3/2024).
“Yang jelas tadi yang dikatakan Eep, masa kita pemilik negeri ini, pemilik kedaulatan rakyat, bukan anak kos dari negeri ini, masa dikalahkan oleh 1 keluarga yang jumlahnya 5 orang itu? Jadi ini yang berkali-kali saya katakan sampai seperti kaset rusak gitu kan,” ujar Ikrar.
Diketahui, keluarga Presiden Jokowi berisi 5 orang, yakni Jokowi, Iriana, Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep, kerap diidentikkan dengan dinasti. Gibran merupakan Wali Kota Solo sekaligus cawapres nomor urut 2, Kaesang menjabat Ketua Umum PSI, sedangkan suami Kahiyang, Bobby Nasution Wali Kota Medan.
Ikrar meminta publik tidak kaget jika Indonesia terus ‘dikuasai’ oleh keluarga tersebut. Dia menduga bisa saja Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan, dengan Presiden menunjuk langsung Gubernur DKJ. Dengan begitu, maka Pilkada di Jakarta tidak akan digelar lagi.
“Kalau ini dibiarkan, nanti kita lihat apakah UU mengenai DKJ nanti ternyata gol. Golnya maksudnya apa? Bahwa Gubernur DKJ, itu akan dipilih atau diangkat oleh Presiden langsung. Kalau itu terjadi, anda bisa bayangkan enggak akan ada lagi pilkada di DKI Jakarta,” tuturnya.
Warga Berebut Foto dan Kaus Lalu, Ikrar mengungkit Gibran yang meminta tim suksesnya untuk menolong Kaesang agar PSI bisa mencapai ambang batas parlemen 4 persen supaya lolos ke DPR. Dia mengatakan, bukan mustahil PSI bisa lolos ke DPR, jika penghitungan suara yang kacau seperti saat ini dibiarkan begitu saja.
“Anda bisa bayangkan, Gibran yang belum jadi apa-apa, itu bisa ngomong kepada tim suksesnya ya, bahwa ‘tolong, tolong adik saya supaya suaranya itu bisa mencapai angka yang kemudian bisa masuk parlemen’. Saya ngomong gini bukan mustahil angka untuk 4 persen PSI masuk itu bisa terjadi kalau kita membiarkan perhitungan suara yang kacau itu di KPU itu terus berjalan,” jelas Ikrar.
Menurut Ikrar, satu-satunya cara untuk meyakinkan angka suara tidak dicuri atau ditipu adalah dengan meminta Polri membagikan hasil resmi dari hitungan di seluruh TPS. Dengan demikian, kata dia, maka masyarakat sendiri bisa menghitung, mana penghitungan yang benar dan salah.
Ikrar khawatir banyak suara sah ataupun yang tidak sah dicuri untuk PSI.
