spot_img
Rabu, Juni 26, 2024
spot_img

Bea Cukai di Imbau Oleh Mendag Zulhas Untuk TKI Ambil Barang Yang di Tahan

 

KNews.id – Para TKI yang merasa kiriman mereka tertahan di bandara oleh pihak Bea Cukai kini memiliki kesempatan untuk mengambilnya dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Kebijakan ini sangat dinantikan, terutama oleh para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang barang-barangnya masih tertahan di gudang bandara oleh Bea Cukai.

- Advertisement -

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) secara langsung mengumumkan bahwa barang kiriman dan barang bawaan milik TKI yang ditahan oleh Bea Cukai diizinkan untuk diambil.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh sang Menteri Perdagangan sendiri melalui sosial media resminya di Instagram Menteri Perdagangan yakni @zul.hasan. Menteri Perdagangan menegaskan bahwa kebijakan pembatasan jumlah dan jenis barang yang dapat dikirim oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah dikembalikan ke peraturan sebelumnya.

- Advertisement -

“PMI kalau masih ada yang tertahan kemarin bisa diambil karena sudah direvisi Permendag-nya sudah berlaku surut,” katanya yang Hops.ID lansir pada Jumat, 10 Mei 2024.

Kebijakan keringanan atas barang bawaan penumpang ini mulai berlaku sejak 6 Mei 2024 setelah merevisi beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023.

- Advertisement -

“Jadi tidak ada alasan Permendag lama berlaku. Jadi misalnya mulai berlaku Desember, Januari, Februari. Jadi kalau ada yang nggak beres boleh pakai Permendag Nomor 7 Tahun 2024 ini,” lanjutnya.

Ini merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 yang mengatur hal yang serupa, di mana dalam peraturan tersebut, TKI diberikan keringanan bea masuk sebesar USD 1.500 per tahun.

Zulhas juga menyebutkan prosedur bea masuk yang berlaku untuk para TKI. “Pekerja migran di kita hanya mengatur maksimal US$ 1.500 per-tahun, dan di bawah US$ 1.500 nilainya bebas bea masuk, lebih bayar 7,5%,”

Menyusul hal tersebut, untuk barang kiriman yang dikirim oleh para pekerja migran dan nilainya melampaui batas yang telah ditetapkan, akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan ini merujuk pada yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017, di mana pajak yang dikenakan adalah sebesar 7,5 persen dari nilai barang yang melebihi batas yang telah ditetapkan.

(Zs/H)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini