spot_img
Jumat, Februari 23, 2024
spot_img

HNW: Debat Capres Itu Domainnya KPU, Presiden Tak Perlu Ikut Campur

KNews.id – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik tajam Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghendaki format debat calon presiden (capres) Pemilu 2024 diubah. HNW menekankan, debat capres itu berada di ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan kepala negara.
“Debat capres dan cawapres itu kan sudah bukan domainnya presiden. Itu sudah domainnya KPU, dan KPU sudah memutuskan bersama dengan tiga paslon tentang apa yang akan mereka perdebatkan. KPU sendiri tidak mempermasalahkan, mengkritik yang terjadi di perdebatan” ujar HNW saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Jumat (12/1/2024)
Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, apa yang berlangsung pada debat ketiga capres pada Minggu (7/1/2024) masih dalam batas wajar. Menurutnya, debat sudah seharusnya menguji kemampuan dan kualitas pribadi capres.
Dengan begitu, HNW menilai tudingan Jokowi soal ada serangan personal pada debat capres ketiga sebagai cawe-cawe atau ikut campur.
“Kemarin yang terjadi di dalam perdebatan capres (ketiga) secara umum masih dalam koridor yang wajar dalam konteks perdebatannya, tetapi saya ingin menegaskan bahwa kalau kemudian Pak Jokowi menilai ini ada unsur pribadi, menurut saya itu malah justru bagian dari yang tidak netral gitu,” tutur HNW.
“Sudahlah beliau sebagai presiden banyak yang harus beliau kerjakan, percayakan kepada KPU dan kepada paslon untuk kemudian menentukan debat yang terbaik,” tambah Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) ini.
Lebih lanjut HNW juga menyarankan Jokowi untuk mengikuti jejak Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014.
“Mungkin Pak Jokowi perlu meniru kepada Pak SBY, Pak SBY pada masa jabatan kedua beliau ketika terjadi debat antara dua kandidat, yaitu antara Pak Jokowi-JK lawan Pak Prabowo-Hatta, Pak SBY enggak cawe-cawe sama sekali kok. Beliau biarkan untuk KPU dan dua paslon memperdebatkan apa yang perlu diperdebatkan,” ungkap HNW.
HNW menegaskan bahwa dalam pilpres prinsip kenetralan harus dijalankan oleh presiden, bahkan aparatur sipil dan kepolisian.
Jokowi juga dinilai HNW harus lebih konsisten menunjukkan kenetralannya. Sebagai pemimpin negara dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi harus menjadi contoh figur yang taat aturan untuk para pejabat di bawahnya, jika tidak dirinya hanya akan mencederai demokrasi Indonesia.
Sebagaimana diketahui, putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dalam debat ketiga capres, Prabowo dinilai oleh banyak pihak kalah dalam debat, namun kubu Prabowo malah menuding dalam debat tersebut Prabowo diserang secara personal oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan.  (Zs/Ops)
- Advertisement -

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Berita