KNews.id – Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mencalonkan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sejak April 2023.
Hal itu terungkap di sela-sela dirinya menjawab pertanyaan tentang Gibran yang mengucapkan terima kasih usai disinggung bahwa PDI-P khilaf mencalonkannya dalam Pemilihan Wali Kota Solo 2020. Mulanya, Hasto mengungkit pernyataan Gibran yang menepis dirinya maju dalam Pilpres 2024.
Ucapan Gibran itu, kata Hasto, bahkan disampaikan Gibran di hadapan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam rapat internal partai. “Kemudian ketika pada awal Agustus di dalam rapat konsolidasi seluruh kepala daerah, Ibu Megawati Soekarnoputri juga bertanya hal yang sama dan dijawab di hadapan seluruh kepala daerah bahwa Mas Gibran tidak akan maju,” kata Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta.
“Karena ini penting, jawaban kader PDI Perjuangan dengan kejujuran ini sangat penting sebagai suatu instrumen pengambilan keputusan bagi PDI Perjuangan,” lanjutnya. Akan tetapi, lanjut Hasto, jawaban Gibran itu dianggap bohong karena akhirnya putra bungsu Presiden Jokowi itu resmi mendaftarkan sebagai cawapres pada akhir Oktober 2023.
Hasto menyatakan, kebohongan itu menjadi bagian dari strategi. Hal itu ia sampaikan karena PDI-P mendapatkan informasi bahwa pencalonan Gibran sudah diatur keluarga Jokowi jauh sebelum pendaftaran pasangan calon Pilpres 2024.
“Dan ternyata segala sesuatunya, kebohongan pun itu menjadi bagian dari strategi, kalau berdasarkan dokumen yang kami kumpulkan, keterangan-keterangan yang kami kumpulkan, ternyata pada akhir April (2023), keluarga Pak Jokowi sudah memutuskan bahwa Mas Gibran akan menjadi calon wakil presiden,” tutur Hasto. Lebih jauh, Hasto menilai bahwa pencalonan Gibran sejatinya boleh-boleh saja asal berjalan demokratis.
Namun, dia melihat pencalonan Gibran justru berlangsung dengan menggunakan instrumen kekuasaan Negara. Atas dasar itu, Hasto berpandangan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power Presiden Jokowi untuk memajukan putra bungsunya tersebut.
PDI-P Siap-siap Gugat ke PTUN “Kalau berkhianat kepada partai itu sudah biasa sebagai bagian dari dinamika organisasi partai, tetapi ketika berkhianat kepada konstitusi, pada demokrasi yang berkeadilan rakyat, apalagi nilai-nilai kejujuran seorang pemimpin itu pun dikorbankan, maka ini menjadi suatu persoalan yang sangat serius bagi kita sebagai bangsa,” ujar Hasto.
(Zs/Kmps)
