KNews.id- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memproyeksi Indonesia bisa mencapai herd immunity alias kekebalan komunal sebesar 70 persen pada Maret 2022. Hitungan ini muncul karena Indonesia sudah menggelar vaksinasi virus corona sejak Januari 2021.
“Herd immunity di Indonesia diperkirakan akan dicapai pada Maret 2022 atau 15 bulan setelah vaksinasi yang telah dimulai tahap pertama pada 14 Januari 2021,” ungkap Suharso saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (17/3).
Suharso menjelaskan proyeksi itu berasal dari jumlah peserta vaksin yang mencapai 181,5 juta orang. Rinciannya, terdiri dari tenaga kesehatan 1,4 juta, petugas publik 17,4 juta, lanjut usia alias lansia 21,5 juta, masyarakat rentan 63,9 juta, dan masyarakat lain 77,4 juta orang.
Menurutnya, bila Indonesia bisa menyelesaikan vaksinasi terhadap 70 juta atau 39 persen dari 181,5 juta saja pada Juli 2021, maka hal ini bisa memberi sumbangan pemulihan ke ekonomi nasional. Ramalannya, ekonomi bisa mencapai 4,8 persen bila skenario ini tercapai pada tahun ini.
Tapi, kalau vaksinasi ke 70 juta orang baru tercapai pada September 2021, maka laju perekonomian kemungkinan cuma 4,2 persen pada tahun ini.
Di sisi lain, kendati memperkirakan herd immunity bakal tercapai pada Maret 2022, namun Suharso turut meramalkan bahwa pandemi covid-19 masih akan berlangsung pada tahun depan. Hal ini karena ia mengakui bahwa penanganan pandemi covid-19 masih belum optimal sampai tahun ini.
“Kejadian covid-19 masih mungkin terjadi di 2022. Pencapaian target kesehatan belum optimal,” katanya.
Penanganan pandemi yang belum optimal tercermin dari beberapa indikator. Pertama, pencegahan masih belum optimal.
“Screening test, tracing & tracking masih terbatas, sistem surveilans penyakit belum terintegrasi dan belum real time, kapasitas pengujian di laboratorium lemah,” terangnya.
Kedua, fasilitas kesehatan dan farmasi serta alat kesehatan belum optimal. Misalnya, masih terjadi kekurangan alat pelindung diri (APD), ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus lemah karena tata laksana kasus tidak jelas.
Ketiga, kapasitas tenaga kesehatan masih terbatas. Hal ini karena masih ada kekurangan jumlah tenaga kesehatan dan banyak tenaga medis yang tertular dan meninggal akibat covid-19. Keempat, pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum efisien. (Ikh)
Sumber: CNNIn
