Kedua, sistem MPR mereka ganti dengan sistem presidensial yang basisnya individualisme, liberalisme, kapitalisme. Maka kekuasaan kita pertarungkan dengan banyak-banyakan suara, kalah menang, kuat-kuatan.
Lahirlah mayoritas yang menang dan minoritas yang kalah. Dengan demokrasi mayoritas, ada oposisi, tentu ini bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, jelas, sistem ini mereka pakai untuk menghabisi Pancasila. Tidak ada lagi permusyawaratan perwakilan. Tidak ada nilai “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila ke 4 mereka khianati, mereka ganti dengan banyak-banyakan suara.
Ketiga, tidak ada lagi nilai persatuan Indonesia. Sila ke 3 dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan. Nah, coba kita simak kembali. Menurut Arief, Ketua KPU, Pemilu lalu ada ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Jadi di sini jelas pemilu dengan dasar liberal tidak mengenal “Kemanusiaan Yang adil dan beradab”.
Dalam sistem presidensial tidak mengenal kemanusiaan maka pemilu 2019 perlu tumbal 894 anak bangsa yang tidak bisa kita ketahui penyebab kematiannya. Maka, jelas, bukti dengan menuduh ada yang ingin mengganti ideologi Pancasila hanya ocehan yang tanpa dasar dan tanpa bukti. Hanya ocehan untuk menebar kebencian dan adu domba antaranak bangsa. Dan, ingat, pecah belah seperti ini biasanya hanya antek-antek PKI yang tega melakukan.
