Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
KNews.id – Putra ketiga dari Jokowi dan Putri ketiga dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, menurut kabar selentingan diberbagai warta media dan medsos, akan ikut Pilkada DKI pada tahun ini, 2024.
Sesuai, sosiologi politik dan perkembangan konstelasi politik, jika benar Kaesang Pangarep akan ikut Pilkada DKI diprediksikan gak mungkin Zulhas yang masih menjabat sebagai pembantu Jokowi, memberikan izin Gita putrinya melawan Kaesang Ketua Umum PSI walau pada kenyataannya PSI partai yang tidak lolos ke Senayan, tentu keliru jika dipandang sebelah mata oleh partai-partai besar yang ada tanpa memandang sosok eksis Jokowi dan eskalasi berikut konstelasi politik tanah air yang terus bergulir
Zulhas, bakal sadar diri menyetop ambisi (mereka) sebagai anak beranak, Gita yang sedang dirujak oleh banyak netizen, gara-gara Ia transparan memamerkan poto memegang minuman berlogo starbucks dengan pola menutupi Kabah, Rumah Tuhan yang paling disucikan ummat muslim. Sementara kabar publis, starbucks merupakan jenis produksi minuman yang produsennya dan hak atas saham serta keuntungan hasil penjualannya, merupakan milik (keturunan) Yahudi atau bangsa Israil musuh klasik ummat muslim dunia.
Kaesang adik kandung bakal cawapres/ Gibran RR kelak saat 20 Oktober 2024 dan orang tua kandung mereka Joko Widodo, saat pendaftaran bakal calon gubernur/ Bacagub DKI di KPU DKI pada bulan Agustus 2024. Sehingga tentunya Jokowi masih menjabat presiden RI.
Makna politiknya, Jokowi masih punya kuasa “menarik tali belenggu yang ada pada tubuh (leher) Zulhas, oleh sebab hukum ‘aparatur top negara masih dalam kendali prerogatif Jokowi’ sampai dengan 20 Oktober 2024″.
Lalu apa jadinya jika ” nasib Zulhas mirip Airlangga Hartarto Ketum Golkar, yang jelang masa pendaftaran pilpres 2024 yang baru mencoba melirik Anies Baswedan, yang menjadi bakal rival ‘ Prabowo anak asuhnya di pilpres 2024,’ ada data empirik menjadikan Hartarto mendapat panggilan institusi Kejagung, terkait kasus lamanya”
Maka dari gejala-gejala politik hukum yang demikian, Zulhas yang tercatat oleh publik sebagai individu yang pernah memiliki kasus di KPK RI, tidak mustahil akan tarik mundur Gita dari hasratnya sebagai Cagub di pilgub DKI. Andai pun tetap bersikeras, kemungkinan justru Gita dan Zulhas akan sepakat, untuk mengambil langkah bijak, cukup paling banter sebagai cawagub untuk memperkuat Kaesang, selaku Cagub DKI 2024.
Adapun parameter kekuatan politik Kaesang bukan dari jumlah suara PSI. yang nyata para caleg-nya pun tidak lolos ke Senayan, dikarenakan faktor electoral Threshold, PSI dibawah batas ketentuan minimal 4 %. Tapi semata-mata karena Gibran memiliki Bin Joko Widodo, Presiden RI yang “siap cawe-cawe” untuk menangkan Kaesang.
Bahwa, selain Kaesang berpeluang kuat menjadi cagub DKI 2024 tetap akan muncul cagub dari partai lainnya, diantaranya bakal calon dari partai PDIP dan PKS. Faktor kerenggangan politik antara Jokowi dengan eks partainya PDIP. Adalah faktor utama pendorong persaingan hot diantara Megawati dan Jokowi.
Selain Gubernur DKI adalah posisi yang paling mentereng dibandingkan kepala daerah di seluruh provinsi di tanah air, bahkan saat ini lebih bergengsi dari jabatan Kepala IKN. Bahkan kedua partai PKS atau PDIP. punya kans untuk mengalahkan Kaesang.
Lawan Kaesang, dapat diyakini bukan dari partai Gerindra yang ketumnya bakal menjadi RI.1. Karena status Sang Ketum, Prabowo Subianto juga “terikat transisi pengawasan Jokowi, dengan dimensi waspada”, sehingga Prabowo justru butuh Prudential principle, karena saat ini dirinya baru sekedar bakal RI. 1 belum dilantik, sehingga untuk menghadapi tipikal Jokowi yang dikenal “amat licin” dalam berpolitik praktis, tentu Prabowo mesti ekstra hati- hati, Gerindra akan membatasi diri dengan memberi dukungan kepada
kaesang. Karena jika keliru langkah, selain “kursi Menhan raib, bisa jadi yang dilantik adalah Gibran RR. sebagai RI. 1 ?”
Faktor kelicinan Jokowi ini nampak dari banyaknya wan prestasi yang Ia suguhkan, namun jabatan RI. 1 tetap tak tergoyahkan, bahkan hampir saja Jokowi menjadi presiden 3 periode tanpa pemilu pilpres.
Prediktif, manuver politik Prabowo akan selalu memperhatikan gejala- gejala diskursus politik, dan eskalasi serta konstelasi politik tanah air yang akan terus menghangat. Prabowo akan terus konsentrasi menjaga jangan sampai ada ketersinggungan sang presiden yang bakal hengkang dari kursi RI. 1, karena jika ada manufer politik yang keliru dari Prabowo, bisa jadi melahirkan chaotic, highrisk terhadap dirinya dan bangsa ini bahkan bisa menjelma level darurat sipil, atau bisa saja berlanjut lalu bergulir oleh sebab kondisi force mejeur, kemudian terpaksa “oleh keadaan genting berubah menjadi darurat militer (martial law), oleh sebab ada catatan merah, terkait wacana sejarah hitam, dari pihak-pihak tak bertanggung jawab diantaranya beberapa pejabat eksekutif/ menteri ; Bahlil, Airlangga, Zulhas dan Mr. Big data 110 Millions, atau Tuan Luhut Binsar Panjaitan, dan pimpinan legislatif/ Ketua MPR RI Tuan Bambang Susatyo – Tuan A. Mattaliti/ Ketua DPD.RI) perihal Jokowi 3 periode” atau wacana disobidience atau pembangkangan terhadap UUD. 1945 dan nampaknya justru berkesan adanya faktor pembiaran oleh Jokowi terhadap wacana inkonstitusional (makar/aanslag terhadap Konstitusi Dasar Negara RI.).
Kembali kepada konstelasi persaingan perpolitikan pada ajang pilgub DKI. selain kemunculan seorang Kaesang, bakal ada dua sosok kandidat Cagub DKI, yakni dari PDIP dan PKS yang akan konsisten berani menantang Kaesang. Namun dalam hitungan eskalasi politiknya, sebaiknya PKS-PDIP berkoalisi, sirnakan ego-ego kedua partai politik yang bersebrangan dengan Jokowi saat pilpres 2024 .
PKS dan PDIP harus saling mengalah dan meredam syahwat mereka masing-masing, inti visi misi adalah fokus demi mencapai target pupuskan anak biologis Jokowi memperoleh kursi DKI.1 di pemilu pilkada 2024.
Selanjutnya, strategi koalisi PKS -PDIP. Oleh sebab selain masing-masing partai punya simpatisan fanatis di DKI. Dan selain mengingat Partai PKS yang berciri politik identitas ummat muslim, dan PDIP dengan identitas sosialisme, dengan semboyan khas sebagai partai wong cilik, serta mempertimbangkan bahwa Anies dahulu memenangkan pilkada DKI berdasarkan dukungan dari salah satu partai yakni PKS. Dan nyata para ulama dan simpatisannya turut serta memberikan dukungan, sehingga akhirnya Anies mengalahkan incumbent Ahok pada saat pemilu pilkada DKI 2017. Walau seorang Ahok didukung oleh PDIP dan Jokowi kala itu.
Maka Ideal, sosok pasangan bakal Cagub DKI 2024 dari PKS – dan Cawagub dari PDIP dengan figur-figurnya selektif/ pilihan, sebagai putra-putra terbaik dari masing-masing partai ( PKS-PDIP), dan masing-masing track record tanpa benang merah cacat sejarah dimata warga DKI Jakarta. Maka besar kemungkinan, pemilu Pilgub DKI akan dimenangkan partai koalisi PKS dan PDIP.
Jika berhadapan dengan Kaesang, yang sebelumnya justru santer Kaesang bakal ikut berkompetisi di arena Pilkada Walikota Depok, namun entah kenapa, pastinya jabatan Gubernur DKI lebih wah daripada Walikota Depok, sehingga aji mumpung, orang tuanya Jokowi masih memegang sisa-sisa kekuasaan dalam hitungan bersisa umur jagung lebih sedikit.
(Zs/NRS)
