spot_img
Selasa, Juni 18, 2024
spot_img

Manfaatkan Kekuasaan SYL untuk ‘Peras’ Kementan, Kemal Redindo Ternyata Tak Pernah Laporkan Hartanya

KNews.id – Anak kedua mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin LImpo (SYL), Kemal Redindo Syahrul Putra, ternyata tak pernah melaporkan harta kekayaannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, pria yang akrab disapa Dindo itu sudah sejak lama terjun ke birokrasi, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dindo diduga belum pernah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.

- Advertisement -

Dindo diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Gowa. Setelahnya, ia dipercaya menduduki sejumlah jabatan bahkan hingga di tingkatan Pemprov.

Berikut riwayat jabatan Dindo:

- Advertisement -
  • Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan;
  • Plh Kepala Bapenda Sulsel;
  • Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sulsel;
  • Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel;
  • Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Sulsel;
  • Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel.

Selain menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Dindo juga diketahui merangkap jabatan sebagai Ketua DPW Pegurus Perhimpunan Pertanian Indonesia (Perhiptani) Sulsel periode 2022-2027.

Manfaatkan Kekuasan sang Ayah

Selama SYL menjabat sebagai menteri di Kementerian Pertanian (Kementan), Kemal Redindo tampaknya memanfaatkan kekuasaan sang ayah secara maksimal.

- Advertisement -

Dalam beberapa sidang kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat SYL, disebutkan Dindo turut menggunakan uang Kementan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

1. Beli onderdil kendaraan

Menurut keterangan mantan ajudan SYL, Panji Hartanto, yang hadir sebagai saksi dalam persidangan, Dindo kerap membeli onderdil kendaraan menggunakan uang Kementan.

“Yang laki-laki (Dindo) biasanya (pakai uang Kementan untuk ) pembelian. Pembelian onderdil kendaraan biasanya,” ungkap Panji.

“Itu dibebankan ke (anggaran) Mentan juga?” tanya Hakim Anggota, Ida Ayu Mustikawati.

“Dibebankan. Saya minta ke Biro Umum (Kementan),” jawab Panji.

2. Reimburse acara ultah anak

Selain membeli onderdil kendaraan, Dindo juga meminta reimburse ke Kementan terkait anggaran ulang tahun anaknya.

Hal ini terungkap saat mantan Kasubag Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaraan Kementan, Isnar Widodo, memberikan kesaksiannya dalam sidang yang digelar pada Rabu (24/4/2024).

“Putranya Bang Dindo ulang tahun, minta di-reimburse ke kami,” ungkap Isnar.

Isnar sendiri mengaku menerima bon pengeluaran untuk acara ulang tahun tersebut. Tetapi, ia mengaku pernah mengulur waktu untuk membayarnya. Meski demikian, lanjut Isnar, ia akan ditegur jika bon itu tidak dibayarkan dalam kurun waktu satu minggu.

“Kalau sudah lewat satu Minggu apakah ada yang hubungi Saudara? Menegur?” tanya jaksa.

“Ada Yang Mulia, ya Panji sama Ali,” jawab Isnar.

“Apa teguran ke Saudara?” tanya jaksa.

“Kalau diulur-ulur marah itu Pak Dindonya itu. Nanti kamu bisa dipindah,” jawab Isnar menirukan teguran kepadanya.

“Jadi, Saudara menyerahkan uang tadi itu, atas nama keluarga menteri itu karena Saudara sukarela atau terpaksa?” tanya jaksa.

“Terpaksa, Yang Mulia,” jawab Isnar.

3. Cicil Alphard

Pada sidang yang berlangsung hari Senin (29/4/2024), terungkap fakta Dindo juga menggunakan uang Kementan untuk mencicil mobil Alphard miliknya. Fungsional APK APBN Kementan, Abdul Hafidh, mengungkapkan ia diminta mencari uang sebesar Rp43 juta tiap bulannya selama 10 bulan, untuk membayar cicilan Alphard Dindo.

Hafidh mengungkapkan uang cicilan itu didapatkan dengan cara meminjam vendor yang mengerjakan proyek-proyek di Kementan.

“Duitnya dari mana kalau enggak ada anggarannya?” tanya Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh.

“Pinjam pihak ketiga yang vendor dari Kementan. Ada yang ditransfer, ada melalui Karina (Staf Biro Umum dan Pengadaan Kementan),” jawab Hafidh.

4. Renovasi kamar hingga Rp200 juta

Tak berhenti sampai di situ, Dindo rupanya juga ‘memeras’ uang Kementan untuk merenovasi kamarnya yang biayanya mencapai Rp200 juta. Uang itu diminta Dindo kepada Kabag Umum Dirjen Perkebunan Kementan, Sukim Supandi.

Sukim mengaku ia bahkan merogoh kantong pribadinya demi mendapatkan uang tersebut lantaran saat itu Kementan tengah tak ada anggaran.

“Berapa waktu itu (biaya renovasi kamar Dindo)?” tanya hakim.

“Rp 200 juta,” jawab Sukim.

“Sumber dana?” tanya hakim.

“Mohon maaf, Yang Mulia, karena di kantor nggak ada uang, uang saya yang dipinjam,” jawab Sukim.

“Uang saya dipinjam, uang pas-pasan, Yang Mulia,” sambungnya.

Kepada hakim, Sukim mengaku tak nyaman sebagai anak buah sehingga nekat memberikan uang pribadinya kepada Dindo.

“Kenapa Saudara pakai uang pribadi untuk keperluan orang lain? Apa motivasi? Takut karena jabatan Saudara?” tanya hakim.

“Tidak nyamanlah posisinya,” jawab Sukim.

5. Bayar aksesori mobil

Dirjen Peternakan Kesehatan dan Hewan Kementan, Nasrullah, mengungkapkan Dindo pernah meminta uang Rp111 juta untuk membayar aksesori mobil yang dibelinya. Menurut Nasrullah, uang itu didapat dari hasil patungan pejabat eselon I Kementan.

“Dindo WA ke saudara untuk menyelesaikan apa?” tanya hakim.

“Terkait aksesori mobil, Yang Mulia. (Sebesar) Rp 111 juta,” jawab Nasrullah.

“Diambil dari uang mana?” tanya hakim.

“Dari uang, sharing-sharing,” jawab Nasrullah.

“Sharing juga dari eselon I?” tanya hakim.

“Betul,” jawab Nasrullah.

Sebagai informasi, SYL didakwa menerima gratifikasi di lingkungan Kementan selama periode 2020-2023 dengan nilai mencapai Rp44,5 miliar. Uang itu diperoleh SYL dengan cara mengutip dari pejabat Eselon I di lingkungan Kementan.

Dalam menjalankan aksinya, SYL dibantu oleh ajudannya, Muhammad Hatta, dan mantan Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono.

Atas perbuataannya, para terdakwa dijerat

Dakwaan pertama:

Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua:
Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan ketiga:
Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Zs/Trbn)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini