Dari sisi konsumen, katanya dampak dari kenaikan suku bunga tersebut akan menyebabkan menurunnya pembelian properti, mengingat kemampuan untuk mencicil yang berkurang. Apalagi, katanya, kenaikan suku bunga ini belum diimbangi dengan perbaikan kesempatan kerja.
“Yang kurang adalah mitigasi risiko dari kenaikan suku bunga ke kenaikan suku bunga kredit perbankan. Ini yang sepertinya belum ada paket kebijakan yang keluar dari sisi pemerintah maupun BI. Jadi kebijakannya masih terfragmentasi. Seharusnya lebih kreatif lagi, bukan hanya naik turun suku bunga, tapi juga misalnya kebijakan devisa hasil ekspor itu yang harus segera direalisasikan, dipercepat konversi devisa hasil ekspor ke rupiah, jadi ada penguatan rupiah tanpa harus selalu menaikkan suku bunga,” paparnya.
Bhima mengatakan, pemerintah seharus nyamembelikan stimulus lagi kepada sektor-sektor yang terdampak kenaikan suku bunga, seperti eceran, kendaraan bermotor dan properti.
“Ini yang saya kira belum terlihat di dalam kebijakan pemerintah, bahkan tidak tercermin di dalam Perppu Cipta Kerja. Jadi pemerintah seharusnya segera keluarkan paket kebijakan yang isinya relaksasi pajak, stimulus ke sektor riil, bantuan subsidi upah dilanjutkan, jadi pekerja punya upah tambahan untuk mencicil rumah, menciicl kendaraan bermotor,” pungkasnya.
Dua pakar ekonomi lain mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan Bhima. Gareth Leather, seorang analis di Capital Economics mengatakan kepada Reuters, BI tampaknya memberi sinyal tidak akan lagi menaikan suku bunga tahun ini sehingga ia memperkirakan bahwa siklus pengetatan telah berakhir.
Ekonom Bank DBS Radhika Rao juga mengungkapkan pendapat serupa kepada Reuters. Pernyataan Gubernur BI bahwa kenaikan suku bunga sudah “memadai”, katnya menumbuhkan harapan bahwa siklus pengetatan kebijakan domestik mendekati akhir.
Meski demikian, ia mengatakan bahwa para pembuat kebijakan kemungkinan akan mengamati dengan cermat pertemuan Bank Sentral Amerika pada Februari mendatang untuk mendapatkan panduan. (Ach/Voa)
