KNews.id – Tri Artining Putri alias Puput baru saja selesai bersih-bersih rumah saat terperenyak membaca pesan di grup WhatsApp 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berisikan informasi perihal penyerahan kartu identitas pegawai KPK.
Ia diminta untuk mengembalikan kartu identitas tersebut ke KPK per 29 September 2021, satu hari menjelang masa tugasnya di lembaga antikorupsi diputuskan berakhir. Puput memulai pagi dengan gelisah.
“Saya langsung kesal, seperti orang telat bayar kontrakan terus diusir paksa,” ujar Puput saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Anti-Korupsi, Jakarta, Selasa (21/9).
Fungsional Humas KPK nonaktif itu mengaku emosi ketika membaca pesan tersebut. Ia kehabisan kata-kata dengan tabiat Firli Bahuri Cs yang terkesan ingin cepat-cepat menyingkirkan puluhan pegawai KPK yang selama ini telah bekerja dengan patut.
“Saya tadi pas baca langsung emosi. Meskipun sebenarnya saya sudah capek sekali mendengar berita, dan berita tidak ada yang baik dari Gedung Merah Putih itu [kantor pimpinan KPK],” kata Puput.
“Sudah atasan tidak memperjuangkan, teman-teman saya di dalam stres, terus para penguasa di sana pengen cepat-cepat ngusir kami,” sambungnya.
Kartu identitas tersebut bagi para pegawai lembaga antirasuah merupakan simbol kemenangan. Hal itu setidaknya diamini oleh Spesialis Muda Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Benydictus Siumlala Martin Sumarno.
“Saya bangga sekali dengan ID Card itu. Waktu rekrutmen dulu ada 32 ribuan pelamar, yang diterima hanya 127. Itu kan kira-kira 1 banding 200,” tutur Beny.
Beny merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika bekerja di KPK. Ia menganggap pekerjaannya itu memberikan banyak manfaat untuk masyarakat luas.
Namun, mengetahui dirinya disingkirkan karena proses alih status dengan metode asesmen TWK yang bermasalah, ia hanya bisa geram.
“Saya teringat lagi proses TWK segala macam ini, saya tidak melanggar etik, saya tidak pernah bikin salah, saya tidak pernah melanggar semua norma yang ada di kantor ini, tapi sekarang malah saya dan kawan-kawan 57 yang disingkirkan,” kesal Beny.
“Sementara, para pelanggar etik itu, Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar [Pimpinan KPK], malah bercokol makin dalam,” lanjutnya.
Tinggal sepekan lagi. Beny menghitung mundur waktunya di lembaga yang telah membuatnya berguna. Ia mengaku sangat sedih dan berat hati harus meninggalkan lembaga yang merupakan anak kandung reformasi tersebut.
“Bagi saya ID Card itu lambang, simbol kebanggaan saya, dan cukup menyedihkan ketika tinggal 9 hari lagi waktu saya untuk memakai ID Card itu,” lirihnya.
Puput dan Beny merupakan dua dari 57 pegawai KPK yang akan diberhentikan per 30 September 2021 imbas dari dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status Aparatur Sipil Negara (ASN). Sampai saat ini, mereka terus melawan ketidakadilan yang diterimanya.
Proses hukum seperti mengadu ke Ombudsman RI, Komnas HAM, hingga Mahkamah Agung sudah ditempuh demi nama dan status yang bisa dipulihkan. Namun, perjuangan itu tidak membuahkan hasil positif. Setidaknya sampai hari ini.
Mereka bersama solidaritas masyarakat sipil pada akhirnya mendirikan kantor darurat pemberantasan korupsi di depan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi. Gema suara perlawanan berbaur dengan bising kendaraan yang melintas di Jalan Rasuna Said.
Sejumlah orang terus melontarkan orasinya yang pada pokoknya menyatakan sikap mendukung 57 pegawai KPK yang disingkirkan. Masyarakat, di kantor darurat tersebut, juga dapat menuliskan surat untuk kemudian disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
Sementara Puput dan Beny senantiasa mengatur jalannya acara-termasuk mengikatkan ‘pita merah’ di lengan masyarakat yang peduli dengan program pemberantasan korupsi di bumi pertiwi.
“Sebagai simbol perlawanan dan menolak untuk tunduk,” pungkas Puput di akhir pembicaraan.(CNN/fey)
